Waspadai Manuver Loyalis Novanto Jelang Praperadilan

0
211

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mewaspadai manuver Partai Golkar dan loyalisnya untuk membebaskan tersangka dugaan mega korupsi kasus e-KTP Setya Novanto. Manuver tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melakukan tekanan politik terhadap KPK, melakukan lobi politik terhadap para petinggi politik, mungkin juga  lobi-lobi ke aparat penegak hukum, terutama jelang dan saat sidang praperadilan yang dimulai tanggal 30 Nopember 2017.

Manuver Loyalis Novanto

KPK sangat perlu melakukan  mengantisipasi secara ketat terhadap loyalis Partai Golkar, karena sudah sangat jelas, Novanto masih berkuasa di Partai Golkar. Status masih berkuasa itu, terbukti dari rapat pleno DPP Partai Golkar yang berakhir dengan penunjukan Sekjen Partai Idrus Marham sebagai pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Golkar. Plt dalam hal ini bermakna sebagai pelaksana tugas yang tidak bisa keluar dari garis kebijakan Ketua Umum Setya Novanto yang sekarang berada dalam tahanan KPK.

Manuver tersebut dalam batas-batas tertentu, terindikasi sudah dilakukan. Indikasi itu adalah batalnya MKD menggelar rapat konsultasi dengan 10 fraksi di DPR terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto.

Batalnya rapat ini dijadikan indikasi dari manuver Novanto yang mungkin dilakukan para loyalisnya, karena alasan batalnya rapat tidak mendasar, yakni karena ada sekitar 3-4 fraksi yang tidak bisa hadir.

“Pimpinan fraksi ada yang bilang tidak dapat datang karena memang mendadak. Banyak yang sedang tidak ada di Jakarta,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Rapat itu sendiri dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Sempat diundur menjadi pukul 16.00 WIB tetapi akhirnya dibatalkan. Pembatalan rapat itu terkesan kuat sebagai bagian dari indikasi manuver Golkar atau loyalis Novanto, karena tidak jelas kapan rapat akan dilaksanakan kembali. “Ini lagi dikonfirmasi ke sekretariat. Paling lambat besok kita bisa tahu kapannya,” ucapnya.

Sufmi Dasco Ahmad berasal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli Zon sendiri pernah bikin heboh menyusul surat berisi permintaan kepada KPK untuk menunda pemeriksaan Setya Novanto. Surat tanpa sepengetahuan pimpinan DPR yang lain itu diwacanakan akan dipersoalkan di MKD karena dianggap ilegal, tetapi sampai saat ini tak jelas realisasinya.

Batalnya rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR itu bersamaan dengan beredarnya surat tulis tangan Novanto dari dalam tahanan KPK yang meminta MKD menunda rapat terkait penon-aktifannya sebagai Ketua DPR RI.

“Saya belum menerima dan melihat surat itu. Tapi saya tegaskan surat ini tak akan mengintervensi apa pun keputusan MKD. Jadi ada atau tidaknya rapat konsultasi dengan seluruh fraksi tidak ada pengaruh dari surat itu,” tegas Sufmi Dasco.

Walau demikian, patut diwaspadai bahwa pembatalan rapat konsultasi 10 fraksi itu terkait dengan surat Novanto.

Pada Selasa (21/11/2017) itu juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mendapat kesempatan berbicara di Indonesia Lawyers Club (ILC) TV-One. Fahri berbicara panjang lebar tentang kasus e-KTP dan Novanto. Fahri yang berkali-kali mengeluarkan pernyataan negatif terhadap KPK, pada intinya menyatakan dua hal. Pertama, kasus e-KTP itu berawal dari Nazaruddin yang ketika itu Bendahara Partai Demokrat. Kedua, Setya Novato tidak tahu menahu tentang kasus itu.

Pernyataan ini juga patut diwaspadai karena tidak tertutup kemungkinan dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan Novanto dalam bidang pembentukan opini yang baik tentang Novanto.

Partai Golkar

Sampai hari Rabu (22/11/2017), dua hari Novanto masuk tahanan dan mengenakan rompi oranye KPK. Namun, dalam dua hari di dalam tahanan KPK, dan dalam kondisi yang dikatakan masih lemah, Novanto mampu  membuat dua surat tulis tangan, satu ke tujuan Partai Golkar dan satu lagi ke MKD. Lepas dari ada atau tidak kaitannya, yang jelas, dua-duanya surat itu membuahkan hasil ssesuai isi surat. MKD  batal menggelar rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, sedang pleno Partai Golkar berakhir dengan penunjukan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Golkar.

Ini cukup sebagai indikasi bahwa Novanto masih pengendali di DPR maupun di Partai Golkar.

Pada hari-hari selanjutnya, manuver yang dilakukan oleh para loyalis Novanto, baik di internal Partai Golkar maupun di luarnya, tidak tertutup kemungkinan akan semakin luas dan menyentuh berbagai dimensi.

Salah satunya adalah melalui Pansus KPK yang masih berjalan setelah Paripurna DPR memperpanjang masa kerjanya.

Perlu dicatat bahwa Fahri Hamzah, saat berbicara di ILC, Selasa (21/11/2017) itu, juga mengatakan bahwa kasus Novanto ini menentukan. Intinya, Fahri menilai bahwa kasus Novanto menentukan apakah Novanto  yang tamat atau KPK.

Walau pernyataan itu belum tentu hasil koordinasi antara Fahri dan Novanto, namun dalam kesempatan menghilang satu malam sebelum menabrak tiang listrik di daerah Permata Hijau, tidak tertutup kemungkinan ada koordinasi antara Novanto dengan para loyalisnya, dengan kesimpulan itu tadi, Novanto atau KPK yang tamat.

Kemungkinan seperti ini sangat patut diwaspadai. Sebab manuver yang dilakukan mungkin tidak hanya dalam bentuk lobi-lobi politik kepada tokoh-tokoh politik berpengaruh, tetapi juga lobi-lobi ke aparat penegak hukum dengan melakukan pemutarbalikan fakta dan lain sebagainya.

Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham merupakan salah seorang yang berpotensi melakukan dan memimpin manuver. Selain karena Idrus Marham mantan Sekjen Partai Golkar,  juga karena keberadaannya sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Sebagai mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus tentu merupakan salah seorang yang mengetahui  langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Novanto sebelum ditahan oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan, Idrus Marham dengan bahasa tertentu mengklaim ada langkah-langkah atau deal-deal politik Novanto yang disertai suatu bentuk transaksi politik atau transaksi lainnya.

Kalau klaim langkah-langkah politik atau deal-deal politik disertai transaksi itu dilakukan dengan orang-orang biasa, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau hal itu dilakukan dengan tokoh-tokoh politik berpengaruh, maka keadaanya bisa berbeda.

Kemungkinan deal-deal politik disertai suatu bentuk transaksi itu memang pula mungkin saja terjadi, karena Novanto, menurut  informasi yang beredar, adalah tokoh yang lihai menggunakan kapital sebagai salah satu “penakluk” dalam politik. Bahkan ada analisa, Novanto adalah politisi yang piawai memanfaatkan jabatan menjadi kapital, dan memanfaatkan kapital untuk meraih suatu jabatan atau posisi politik tertentu.

Ini bisa menjadi senjata yang akan dimainkan oleh partai Golkar untuk menekan KPK dan melalui Pansus KPK kembali meniupkan isu pelemahan atau malah pembubaran KPK.

Saat ini sedang musim pilkada serentak, setelah itu masuk tahapan-tahapan Pilpres 2019. Fokus isu akan mengalami pergeseran ke koalisi dan dukung-mendukung calon presiden. Koalisi dan proses pencalonan presiden membuka peluang terjadinya berbagai kompromi politik yang luas.

Dalam perspektif ini, KPK harus lebih waspada memperkuat pasal hukum terutama jelang dan saat sidang praperadilan yang diajukan Novanto yang dimulai tanggal 30 Nopember 2017.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here