Waspadai, Mengadu Domba TNI dan Polri dengan “Revolusi Bunga”

0
1304

Nusantara.news, Jakarta – Empat dasawarsa silam, tepatnya 25 April 1974, di Portugal terjadi Revolução dos Cravos (Revolusi Bunga). Pada hari itu rakyat turun ke jalan di ibukota Lisabon untuk melawan diktator militer yang berkuasa hampir setengah abad lamanya. Ketika tentara bersenjata menghadang, rakyat tidak melemparinya dengan batu, seperti yang sering terjadi di setiap aksi unjuk rasa. Pendemo justru memasukkan setangkai bunga anyelir ke laras senjata para prajurit itu. Beberapa orang memang mati tertembak. Namun militer akhirnya menyadari mereka tak mungkin lagi bertahan. Pemerintahan militer itu akhirnya tumbang.

Sejak itu, tanggal 25 April selalu diperingati oleh rakyat Portugal sebagai Hari Kebebasan dan menjadi hari libur nasional.

Kini, empat puluh tahun setelah Revolusi Bunga, wabah bunga-bunga itu marak di Jakarta. Ribuan karangan bunga memenuhi halaman Balai Kota Jakarta. Selasa kemarin saja tercatat 5.016 karangan bunga membanjiri halaman Balai Kota, tempat Ahok dan Djarot berkantor sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sampai Oktober nanti.

Pengirimnya aneh-aneh. Ada yang menyebut dirinya “Ibu-Ibu Cantik DKI”, “Super Moms Bintaro”, “Oneng Grup”, “Lambe Nyinyir” dan sebagainya.

Tidak hanya di Jakarta. Di Surabaya pun latah bunga pun menular. Menurut laporan wartawan Nusantara.news Endradi Prayogo dari Surabaya, karangan bunga serupa juga berserakan di Monumen Perjuangan Polri di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. “Tambah macet jalannya. Banyak yang lihat karangan bunga untuk Ahok,” cetus Marjuki, pemuda asal Krian yang tengah menuju tempat kerjanya di pusat kota ketika dimintai tanggapannya.

Pengirim bunga di Surabaya juga tanpa identitas. Ada yang menyebut diri “Komunitas Arek Suroboyo Pendukung Badja”, “Non-Prabowo Group”, “Karman Group”, “Kopie Koe Group”, “Kaum Waras Pencinta dan Pembela NKRI”, “Bhinneka Tunggal Ika dan Indonesia Bersatu”, “Rakyat Surabaya Pendukung Badja”, “Salam Tiga Dara Badjaers”, dan sebagainya.

Seluruh karangan bunga tersebut berisikan seruan simpati terhadap pasangan Badja (Basuki-Djarot). Salah satunya bertuliskan “Engkau Sudah Menginspirasi Banyak Hal buat Kami, Lanjutkan Langkahmu, Jangan Gentar demi NKRI”.

Lalu apa hubungan antara Revolução dos Cravos 25 April 1974 di Portugal dengan latah bunga di Jakarta? Bisa jadi ada. Sebab, para pendukung Ahok (yang tentu saja dikoordinasi) mulai mengirimi karangan bunga ke Balai Kota Jakarta juga pada tanggal yang sama, 25 April 2017.

Mustahil jika persamaan tanggal itu terjadi secara kebetulan. Koordinator yang menggerakkan aksi kirim bunga itu jelas sengaja memilih tanggal yang serupa dengan Revolusi Bunga di Portugal. Momentum bersejarah bagi negeri seleccao das quinas itu digunakan di Indonesia.

Adakah indikasi yang lebih dari sekadar kegalauan pendukung Ahok yang gagal move on? Inilah yang mesti jadi kewaspadaan para pemimpin negara. Sebab, Revolução dos Cravos di Portugal itu simbol perlawanan politik untuk menjatuhkan pemerintah.

Apalagi karangan bunga tidak hanya memenuhi halaman Balai Kota Jakarta, tapi juga halaman Istana Negara dan Mabes Polri, walaupun tidak sebanyak yang dikirim ke Balai Kota Jakarta. Juru Bicara Presiden Johan Budi berterima kasih atas kiriman bunga tersebut. “Ini bentuk harapan masyarakat kepada Presiden Jokowi,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menyampaikan hal yang sama. “Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengirimkan karangan bunga. Ini dukungan kepada Polri untuk melakukan tindakan yang tegas kepada kelompok-kelompok yang intoleran,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5).

Tito mengatakan akan menjadikannya sebagai motivasi bagi Polri. “Dukungan ini membuat kami lebih komit melakukan tindakan-tindakan,” tambahnya.

Anehnya, tidak ada instansi pemerintah lain yang mendapat kiriman karangan bunga. Mabes TNI juga mendapat kiriman, tapi hanya beberapa buah saja.

Susah membuktikan apa motivasi di balik ini semua. Tetapi, perlu diwaspadai upaya untuk menyeret Polri dan Istana ke dalam pusaran ketidakpuasan terhadap kekalahan kandidat petanaha Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada Jakarta yang baru saja selesai.

Pemilihan pengiriman ke Istana dan Mabes Polri bisa makin memperkuat kesan di mata publik selama ini bahwa Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian memang pendukung Ahok. Sekalipun samar-samar, kesan tersebut terlanjur ada. Sebab, Jokowi adalah pasangan Ahok sewaktu menjadi gubernur, dan didukung oleh PDIP. Sementara Tito menjabat Kapolda Metro Jaya ketika Ahok jadi gubernur.

Penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Ahok juga terkesan sangat hati-hati, berbeda dengan kasus dugaan penodaan agama lainnya. Di tahap penyelidikan saja, tim Bareskrim meminta keterangan dari 29 orang saksi dan  39 orang ahli dari delapan bidang disiplin ilmu, yakni hukum pidana, bahasa Indonesia, agama, psikologi, antropologi, digital forensik dan legal drafting, baik dari pelapor, terlapor maupun Polri sendiri.

Sikap ekstra hati-hati untuk kasus yang secara teknis tergolong mudah ini mungkin terkait dengan pernyataan Kapolri ketika proses penyelidikan tengah berlangsung. Dalam pernyataan itu, Tito menilai Ahok tidak bermaksud menistakan agama atau menghina ulama dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu itu.

“Dalam bahasanya itu, ‘Jangan percaya kepada orang,’ bahasanya, ‘Bapak-bapak, ibu-ibu punya batin sendiri tidak pilih saya. Dibohongi pakai….’ Kata ‘pakai’ ini penting sekali. Tapi dalam konteks itu tidak ada maksud terlapor mengatakan Al Maidah itu bohong,” ujar Tito di Istana Presiden, Jakarta, 5 November 2016.

Pernyataan Kapolri ketika penyelidikan tengah berlangsung itu jelas bisa membuat gamang anak buahnya di Bareskrim. Ucapan Tito inilah yang menimbulkan kesan seolah-olah dia membela Ahok. Sehingga pengiriman karangan bunga ke Mabes Polri, yang disambut pula oleh Tito dengan ucapan terima kasih itu, bisa tambah memperkuat kesan tersebut.

Untungnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akhirnya menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 16 November 2016. Ahok disangka melakukan penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana pasal 156-a KUHP juncto pasal 28 ayat 4 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tito memang sering memuji Ahok. “Beliau (Ahok) ini Gubernur yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Cepat sekali mengambil keputusan dalam bekerja,” tutur Tito, ketika memberi sambutan dalam peresmian Kantor Satuan Patroli Daerah Direktorat Polisi Air Polda Metro Jaya. Tito bahkan  membandingkan  Ahok dengan gubernur Papua dan Papua Barat, di mana dia pernah bertugas. “Gubernur kita ini lain dari yang lain. Kami siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur,” ucapnya.

Kiriman bunga yang oleh Kapolri disebutnya sebagai dukungan kepada Polri untuk menindak tegas kelompok intoleran, mengandung arti bahwa Tito secara tersirat seolah menuding penentang Ahok sebagai intoleran, yang berseberangan dengan pendukung Ahok yang toleran.

Lalu, tidak “kebagian”-nya Mabes TNI dengan kiriman karangan bunga dikesankan pula karena Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selalu menjaga posisi netral dalam kasus penodaan agama itu.

“Tuntutan penjarakan Ahok itu bergerak dari hati nurani. Saya yakin itu. Tetapi kalau sudah berubah, bergeser kepada gulingkan RI-1, harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI harus waspada,” ujar Panglima TNI saat menjadi pembicara di Universitas Trisakti, Jakarta, 11 November 2016. Sikap tegasnya itu yang konon membuatnya diterpa isu akan dicopot oleh Presiden Joko Widodo.

Sempat beredar hoax, bahwa Gatot Nurmantyo menjamin TNI siap melindungi Basuki Tjahaja Purnama, jika ada masyarakat yang tidak terima apabila putusan hakim membebaskan Ahok dari dakwaan pidana. Isu itu cepat dibantah oleh Mabes TNI. “Tidak benar Panglima TNI mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TNI patuh terhadap hukum dan berdiri tegak di atas semua golongan,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto dalam siaran pers pada 2 April 2017.

Fenomena “tabur bunga” inilah yang harus dicermati oleh pemimpin kedua institusi bersenjata ini dengan seksama. Sebab, dugaan adanya kesengajaan menyamakan tanggal awal pengiriman karangan bunga dengan tanggal Revolusi Bunga di Portugal, jelas di balik itu ada motivasi yang lebih dari sekadar memberi order besar dadakan kepada pengrajin bunga. Dikhawatirkan ada upaya menyeret institusi negara yang diwajibkan bersikap netral dalam politik itu untuk masuk ke gelanggang yang terlarang.

Kendati pengiriman karangan bunga bukan perbuatan pidana, tetapi ada baiknya Polri mencoba menyelidiki siapa dan untuk apa pengiriman ribuan karangan bunga itu, agar bisa menentukan sikap.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here