Waspadai Moral Hazard Restrukturisasi Kredit Macet Bank BUMN

0
106
Restrukturisasi kredit macet bank-bank BUMN masih menghadapi kendala soal bagaimana cara menangani dan ditangani oleh lembaga yang mana. Yang terpenting agar prosesnya bisa terhindar dari henky pengky dan moral hazard.

Nusantara.news, Jakarta – Kita pernah punya kasus kredit macet industri perbankan sebesar Rp650 triliun pada 1998. Dari jumlah kredit macet tersebut, pemerintah menerbitkan obligasi dalam rangka rekapitalisasi untuk bank-bank pelat merah sebesar Rp281,97 triliun.

Dibandingkan bank-bank swasta, detil restrukturisasi kredit macet bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat terbatas, alias gelap. Sehingga ditengarai pada saat itu terjadi pat gulipat, kong kalingkong, hingga henky pengky menjadi cerita yang dominan.

Kita ketahui, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bank-bank swasta senilai Rp145,54 triliun, terpotret sangat transparan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itu pun didapati proses yang brutal dan melanggar aturan yang dibuat Bank Indonesia baik dalam penyaluran, penggunaan dan penyelesaian.

Apalagi jumlah BLBI pada bank-bank plat merah serta bagaimana penyaluran, penggunaan, dan penyelesaiannya, nyaris tak terdengar. Itu sebabnya, dengan adanya hingar bingar kredit macet bank-bank BUMN kali ini, ada kekhawatiran moral hazard yang sama. Itu sebabnya restrukturisasi kredit macet bank-bank pelat merah itu kali ini harus diwaspadai, jangan sampai mengulang kejadian pahit di 1998.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank BUMN mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah (non performing loan—NPL). Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah mencapai Rp281,97 triliun saat itu.

Moral hazard

Seorang mantan petinggi bank BUMN menceritakan ada modus yang pernah dilakukan bankir sontoloyo dimasa lalu. Bersih-bersih kredit bermasalah (non performing loan—NPL) tujuannya agar manajemen baru bank memulai bisnis dengan kondisi terburuk bank.

Setelah itu, kredit macet diobral kepada para debitor sontoloyo sekaligus pengemplang kredit via broker. Hasil penjualan aset macet itu akan meningkatkan pendapatan lain-lain bank, sehingga manajemen bank dapat bonus besar dari upayanya itu.

Itulah moral hazard bankir BUMN dimasa lalu yang bekerjasama dengan debitor nakal, dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi di saat restrukturisasi kredit macet bank pelat merah belakangan ini.

Moral hazard lain yang pernah muncul pada masa restrukturisasi kredit macet 1998 adalah menutup kredit macet satu debitor nakal dengan menghapus buku tanpa menagih kembali pinjaman macetnya. Sehingga kini debitor macet itu memiliki gedung-gedung mentereng di sepanjang Sudirman-Thamrin-Subroto-HR Rasuna Said.

Dalam konteks dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998 adalah berupa suntikan dana segar kepada 48 bank swasta sebagai pengganjal modalnya yang bolong akibat dampak kredit macet. Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedikitnya ada 11 moral hazar penggunaan dana BLBI senilai Rp84,84 triliun.

11 Pemyimpangan dan penyalahgunaan dana BLBI pada 1998 yang bisa saja terjadi pada restrukturisasi kredit macet bank BUMN belakangan ini.

Penyimpangan dana BLBi terbesar digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karen akontrak derivatif lama yang jatuh tempo atau cut loss senilai Rp22,46 triliun. Padahal sejatinya dana BLBI benar-benar untuk menalangi penarikan uang tunai nasabah bank.

Penyimpangan besar lainnya, BLBI sebesar Rp20,37 triliun digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait, dalam ketentuan BLBI pihak terkait adalah yang dikecualikan.

Selain itu, ketiga terbesar dana BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada senilai Rp16,81 triliun. Padahal konteks BLBI adalah untuk menalangi dana segar untuk nasabah kreditor, bukan debitor.

Moral hazard lainnya, dana BLBI sebesar Rp10,06 triliun, digunakan untuk biaya lain-lain yang tidak termasuk dalam ketentuan penyaluran BLBI.

Selebihnya, menurut hasil audit investigasi BPK, dana BLBI itu juga digunakan untuk membiayai penempatan baru Pasar Uang Antar Bank (PUAB), melinasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, membeli aktiva tetap, rekrutmen pegawai baru, peluncuran produk baru, membiayai overhead, dan penyimpangan lainnya.

Bisa jadi, dalam proses restrukturisasi kredit macet bank-bank BUMN hari ini tak lagi menggunakan skema BLBI, karena tidak lagi menggunakan konsep bail out (ditalangi pemerintah), melainkan bail in (ditalangi pemilik atau Lembaga Penjamin Simpanan—LPS).

Oleh karena bank-bank BUMN mayoritas sahamnya masih dikuasai pemerintah, maka boleh jadi pemerintah atau LPS yang akan menalangi. Dalam proses restrukturisasi itulah, bisa saja terjadi mark up nilai aset macet, atau mark down nilai aset macet, sesuai kebutuhan.

Lembaga kredibel

Itu sebabnya, proses penyelesaian kasus kredit macet bank-bank pelat merah harus ditangani oleh lembaga yang profesional, kredibel dan bekerja transparan. Sehingga setiap prosesnya bisa diamati, dipantau dan disaksikan banyak pihak.

Kalau dalam konsep krisis 1998, dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka dalam konsep restrukturisasi kredit macet bank-bank BUMN kali ini bisa saja dibentuk semacam Asset Management Credit (AMC), kemudian bisa juga menunjuk BUMN keuangan lain seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), atau PT Danareksa Sekuritas atau membentuk lembaga baru.

Menurut hemat kami, membentuk lembaga baru akan rumit dan butuh waktu lebih lama. Tapi memanfaatkan kemampuan Bahana atau Danareksa, kedua perusahaan sekuritas BUMN tersebut juga masih dalam proses pembentukan holding keuangan.

Sehingga kalau harus menunggu holding selesai, maka proses restrukturisasi kredit macet bank pelat merah akan terbengkalai. Karena itu alternatif paling soft dan masuk akal, tapi juga bisa dapat segera dikerjakan, adalah dengan menunjuk Bahana sebagai AMC yang mengelola kredit macet para debitor sontoloyo tersebut.

Meski pun demikian, persoalan baru menghadang diimana Bahan belum memiliki pengalaman menangani restrukturisasi kredit macet bank-bank BUMN dalam skala besar. Itu sebabnya perlu semacam penguatan Bahana, baik dari segi SDM, juga melibatkan para ahli financial engineering, serta perlunya pengawasan yang ketat oleh pihak yang kredibel.

Sehingga dengan demikian proses restrukturisasi kredit macet itu benar-benar berjalan mulus, minus gejolak dan terutama minus moral hazard.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here