Waspadai Pasal Pesanan Konglomerat Dalam RUU Perkelapasawitan

0
140
Penggodogan RUU Perkelapasawitan diperkiranan bakal panas, karena diwarnai pesan sponsor konglomerat

Nusantara.news, Jakarta –  Hadirnya inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan patut diacungkan jempol. Namun, isi RUU Perkelapasawitan dinilai cenderung melayani keinginan konglomerat pemilik kebun sawit besar, dan mengabaikan kepentingan pemilik kebun sawit kecil. RUU Perkelapasawitan bahkan dicurigai sebagai akal-akalan konglomerat melegalkan perambahan hutan untuk perkebunan sawit atau menanam sawit di atas lahan gambut.

Penjelasan DPR 

Pengusul RUU Perkelapasawitan adalah Komisi IV DPR-RI. Dalam penjelasannya, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Daniel Johan, mengatakan ada 3  alasan utama pentingnya RUU Perkelapasawitan yang dijadikan prioritas tahun 2017. Pertama, di bidang sosial ekonomi, ingin memastikan kesejahteraan petani, karena RUU ini memprioritaskan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Akan ada serangkaian insentif agar kelapa sawit maju. Kwedua, meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir. Ketiga, di bidang Hukum, agar RUU Perkelapasawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan, sehingga memberikan jalan keluar khusus bagi perkebunan ilegal, seperti misalnya perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan atau beroperasi tanpa HGU.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Firman Subagyo, RUU Perkelapasawitan sudah melalui tahapan kajian akademis pada awal tahun 2017, dan masih dalam penyempurnaan naskah akademis.

Lantaran sudah masuk kedalam Prolegnas, maka menjadi prioritas bagi DPR untuk segera membahasanya bersama pemerintah. DPR menurut Firman, memiliki tenggat waktu hingga akhir tahun untuk menyelesaikan RUU menjadi UU, sehingga pada awal tahun depan sudah dapat diberlakukan.

“Tentunya, RUU ini perlu mendapatkan respon cepat dari pemerintah, guna bersama-sama membahasnya sesuai dengan tenggat waktu yang ada,” kata Firman.

Lebih jauh Firman menuturkan, inisiatif RUU Perkelapasawitan ini merupakan bagian dari kepentingan nasional. Pasalnya, minyak sawit yang dihasilkan berasal dari sumber daya alam yang berada di dalam negeri, di mana proses pengolahan yang dilakukan hingga menjadi sebuah produk, banyak menyerap tenaga kerja domestik dan membantu pemerintah.

Terlebih, pendapatan devisa negara dari sektor non migas, yang terbesar berasal dari minyak sawit dan produk turunannya. Sebab itu, keberadaan kelapa sawit dari perkebunan hingga industri turunannya, menjadi komoditas strategis nasional dan harus mendapat dukungan dan perlindungan dari negara.

Keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit nasional, yang sebesar lebih dari 41% dimiliki petani kelapa sawit, menjadi alasan berikutnya. Lantaran, kepemilikan lahan petani yang cukup besar, dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan di daerah hingga perkotaan.

“Potensi besar yang dimiliki kelapa sawit dan besarnya lahan perkebunan milik petani, menjadi sebagian alasan dari pembuatan RUU Perkelapasawitan ini,” kata Firman Soebagyo lagi.

Terlebih, menurut Firman, UU ini nantinya, dapat pula menjadi momentum bagi repatriasi dana hasil tax amnesty, sehingga dapat memperkokoh keberadaan industri sawit di masa depan.

Reaksi DMSI

Seperti apa reaksi publik? Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Iskandar Andi Nuhung memberi beberapa catatan terkait RUU Perkelapasawitan.

Pertama, terkait pemberian izin khusus bagi petani kelapa sawit untuk memiliki luas lahan di atas 25 hektare (ha) sampai 100 ha. Dalam UU Pertanahan, setiap lahan di atas 25 ha harus mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU). Artinya setelah izin itu habis, tanah ini kembali ke negara. Selain itu, ada banyak keluarga yang memiliki warisan lahan sampai 100 ha dan sudah terlanjur menanam kelapa sawit.

Kedua, DPR perlu mengubah klausula yang menyamakan semua petani harus mengurus izin usaha. Sebab, ada banyak petani kecil yang dirugikan akibat kebijakan ini karena kesulitan mengurus perizinan. Karena itu, DMSI menyarankan agar perizinan perkebunan sawit skala 5 ha ke bawah cukup pakai rekomendasi di tingkat kecamatan. Sebab jika harus izin ke pusat sangat merepotkan dan menelan biaya besar.

Ketiga, DMSI juga mengusulkan agar dimasukkan aspek pembiayaan dari APBN untuk peremajaan sawit di tingkat petani. “Selama ini, petani tidak memiliki cukup dana untuk meremajakan tanaman,” kata Iskandar Andi Nuhung .

Keempat, perlu kebijakan yang melegalkan industri membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di tengah perkebunan rakyat dengan syarat harus mendapat pesetujuan 75% dari petani setempat. Lewat wadah koperasi, petani sawit juga harus diberikan kemudahan untuk mendirikan industri pengolahan dengan persetujuan 75% petani setempat. Syarat ini penting agar ada jaminan pasokan bahan baku.

Namun Firman Subagyo mengatakan, DPR belum bisa mengakomodir usulan agar ada izin khusus bagi petani sawit untuk memiliki luas lahan di atas 25 ha sampai 100 ha. Sebab DPR butuh referensi jelas sebelum memasukkan usulan tersebut dalam RUU. DPR ingin agar pengelolaan kelapa sawit di Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Serikat Petani Indonesia

Serikat Petani Indonesia malah menolak RUU Perkelapasawitan. “RUU Perkelapasawitan belum mendesak diundangkan,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih. Pemerintah dan DPR, imbuhnya, perlu meluruskan terlebih dahulu posisi usaha kelapa sawit dalam konteks UUD 1945, khususnya pasal 33.

“Menurut saya, ada kekeliruan yang menempatkan sawit menjadi salah satu sumber pendapatan dan kehidupan ekonomi Indonesia yang paling utama,” ujarnya.

Untuk itu Henry menyarankan pemerintah memprioritaskan kebutuhan pokok nasional dengan mengutamakan pengembangan pertanian ketimbang kelapa sawit. Jangan sampai pembentukan Badan Perkelapasawitan justru memperluas lahan hutan di Indonesia yang rusak.

Henry menyarankan agar  perkebunan kelapa sawit diserahkan ke petani sawit. Proses pengolahan atau sektor hilir diserahkan ke swasta. Selama ini, pengelolaan sawit belum bisa dijadikan bahan siap jadi.

Pasal titipan

Sebegitu jauh, RUU Perkelapasawitan ini dinilai perlu dicermati secara mendalam.

Pertama, mengenai kesejahteraan petani khususnya pekebun mandiri. Uraian pasal demi pasal yang ada tidak mencerminkan apa yang disampaikan Komisi IV DPR RI. Pasal yang menyebut atau mengatur secara khusus tentang petani atau yang disebut sebagai pekebun hanya ada di pasal 29, yang menyebutkan beberapa kemudahan akses lahan bagi pekebun tanpa rincian pasti. Nantinya, hal itu akan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sehingga operasionalisasinya akan sangat bergantung pada kapan pembentukan PP dilakukan. Pasal lain yang menyebutkan tentang pekebun, hanya membahas tentang kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Proses dan tata cara mensejahterakan petani ternyata hanya menjadi “janji” yang mungkin susah terealisasi.

Kedua, bertolak belakang dengan perlakuan kepada pekebun. RUU Perkelapasawitan ini memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (4), beberapa privilege yang ditengarai titipan para konglomerat yang bergrak di industri sawait di antaranya:

1) pengurangan pajak penghasilan badan melalui pengurangan penghasilan bersih sampai jumlah tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

4) pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

5) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu; dan

6) bantuan pemasaran produk melalui lembaga atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, patut dipertanyakan motif dari Komisi IV DPR RI, apakah benar-benar ingin mensejahterakan petani, atau hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan illegal yang beroperasi tanpa izin atau bahkan merambah hutan menjadi perusahaan yang legal.

Ketiga, RUU Perkelapasawitan nampak sekali dijadikan instrumen memutihkan keterlanjuran atau memberi celah perusahaan-perusahaan untuk dapat beroperasi di areal gambut, hal mana terlihat pada Pasal 23 RUU tersebut.

Ini merupakan perlawanan terhadap upaya negara dalam melindungi ekosistem gambut, yang juga menegasikan keberadaan PP No. 57/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PP Perlindungan gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Namun, hal ini takkan berlaku manakala RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang. Pemulihan gambut yang ditargetkan Jokowi mencapai 2,4 juta hektar pun takkan terwujud.

Keempat, jika mengacu pada data Ditjenbun Kementerian Pertanian, niat dari legislator untuk me-legal-kan perkebunan sawit yang saat ini illegal karena berada di kawasan hutan atau di areal lahan gambut, serta mungkin terdapat sengketa areal dengan warga setempat, maka inisiatif ini justru akan memperuncing masalah yang ada. Konflik lahan dengan masyarakat lokal justru akan semakin meningkat.

Terkait isu kebun kelapa sawit yang berkelanjutan pun patut dipertanyakan dari keberadaan RUU Perkelapasawitan ini. Karena pada Pasal 78 RUU Perkelapasawitan ingin mewajibkan adanya sertifikasi bagi usaha perkebunan, dengan cara bertahap selama 5 tahun ke depan.

Padahal, alat sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yakni ISPO telah melakukan sertifikasi sejak lama.

Sampai Desember 2016 sudah ada 226 perusahaan sawit menerima sertifikat ISPO dengan luas 1.430.105,31 juta ha dan produksi CPO 6.746.321,93 juta ton. Saat ini ada sekitar 600 perusahaan yang sedang proses audit oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Maka, jika RUU Perkelapasawitan ini disahkan akan menghambat proses sertifikasi yang telah berlangsung.

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah, terkait upaya meminimalisir risiko atau konflik yang kerap terjadi di perkebunan kelapa sawit. Tentang hal ini, seharusnya RUU Perkelapasawitan dapat mengadopsi uji tuntas hak asasi manusia sebagai satu bentuk implementasi dari pilar “penghormatan” dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here