Waspadai Pengaruh Buruk Konglomerasi Pangan

0
109
Sejumlah pelajar membuat lubang biopori untuk pembuatan kompos saat acara panen kompos dan berkebun organik di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/10). Kegiatan itu untuk menyambut Hari Pangan Sedunia. ANTARA FOTO/Moch Asim/kye/17

Nusantara.news, JakartaMenyambut Hari Pangan se-Dunia Ke-37, sejak hari ini, Kamis (19/10) bertempat di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kementerian Pertanian bekerja-sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) menggelar acara bertema “Menggerakkan Generasi Muda Membangun Pertanian di Wilayah Perbatasan”.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tekadnya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Tekad itu bagus-bagus saja. Terlebih Indonesia memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Sayangnya, struktur kepemilikan lahan masih begitu timpang.

Dengan melibatkan generasi muda, artinya ada keinginan yang kuat membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk bergerak di sektor pangan. Sebab dengan kepemilikan lahan yang kurang dari 2 hektar dan harga produk pertanian yang fluktuatif serta semakin rendahnya nilai tukar petani (NTP) membuat sektor pertanian banyak ditinggalkan oleh generasi muda

Tentu saja anak-anak muda yang digerakkan di sektor pertanian bukan untuk dididik menjadi pegawai perkebunan atau sektor pertanian skala besar yang bergerak di bidang pangan, Melainkan memiliki jiwa kewirausahaan yang berkemampuan menggerakkan sektor pertanian menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik menunjukkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB, setelah industri pengolahan, pada triwulan 1 2017. Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar, setelah perdagangan, yaitu 31,86% per Februari 2017.

Hanya saja pertumbuhan sektor pertanian masih lebih rendah ketimbang angka rata-rata pertumbuhan nasional. Tingkat kesejahteraan petani masih tidak menentu. Banyak tergantung tingkat harga yang fluktuatif. Sebut saja Maret 2017, NTP berada di bawah angka 100. Artinya, harga yang dibayar petani lebih besar ketimbang harga yang diterima.

Libatkan Startup

Muramnya sektor pertanian, beber Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta, disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain : ekspansi lahan baru yang terbatas, aktor yang mulai jenuh, hingga dominasi pelaku usaha besar.

Untuk itu, mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan ini menyarankan pemerintah betul-betul menjaga tingkat harga jual produk pertanian, antara lain menggandeng pelaku bisnis startup yang banyak bergerak di bidang aplikasi teknologi informasi. Dengan aplikasi teknologi informasi diharapkan dapat memperpendek tata niaga.

“Rantai perdagangan yang lebih efisien diharapkan mampu menurunkan biaya transaksi. Selain itu, kemampuan pengelolaan bisnis yang dimiliki startup mampu membuka peluang ekspansi yang lebih luas,” terang Arif Budimanta saat dihubungi nusantara.news, Kamis (19/10) sore.

Karena bukan profesi yang menjanjikan, tidak mengherankan apabila sebagian besar yang menyabung hidup di sektor pertanian adalah masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Mereka memang sudah memiliki ponsel atau bahkan gadget namun baru sebatas sebagai alat komunikasi. “Mengembangkan sektor pertanian akan sulit tanpa ada kekuatan baru dari pelaku bisnis startup yang melek teknologi informasi,” tandas Arif Budimanta.

Dengan cara-cara baru dalam mengakses pasar memang diharapkan dapat memutus mata-rantai perdagangan yang tidak adil. Sebut saja saat harga cabai melonjak Rp100 ribu di Jakarta ternyata harga di tingkat Petani daerah Parung, Kabupaten Bogor, hanya Rp35 ribu. Memang lebih tinggi dari harga jual hari-hari biasa yang hanya Rp12-15 ribu.

Satu hal lagi yang perlu diwaspadai akibat timpangnya kepemilikan lahan dan sedikitnya pemain di sektor hulu seperti benih atau indukan hingga pasokan pakan hingga pupuk di sektor pangan, dan di sisi lain banyaknya petani gurem di sektor hilir, sektor pertanian memang rawan dikuasai oleh pemodal besar yang menjurus konglomerasi sektor pangan.

Sebagaimana data yang diambil dari Bank Dunia tercatat, diantara 52 persen lahan di Indonesia yang dikuasai oleh konglomerat perkebunan ternyata hanya mempekerjakan 15,5 juta jiwa atau hanya sekitar 6 persen penduduk Indonesia. Sudah itu nilai tambahnya pun kurang dari 30 persen.

Padahal, di sisi lain BPS 2013 mencatat ada 14,25 juta keluarga petani yang menggarap tanah kurang dari 2 hektar. Kondisi itu selain melanggengkan kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat di desa yang sangat terbatas dalam mengakses sumber penghidupan, juga tanah yang tidak seberapa itu rawan diperjual-belikan sehingga jatuh ke pemodal besar.

Lawan Konglomerasi

Sebagai upaya mengatasi persoalan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam siaran persnya pada Selasa (11/7) yang lalu akan lebih fokus mendorong peningkatan kemitraan usaha sektor pangan strategis guna memangkas ketimpangan ekonomi.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menegaskan, pengawasan kemitraan penting dilakukan di sektor pangan untuk memastikan pelaku usaha mendapatkan porsi yang merata. Sebab pelaku usaha sektor pangan strategis, bebernya, di sektor hulu lebih banyak yang berskala kecil menengah, namun posisi tawarnya sangat rendah.

“Hampir semua komoditas pangan strategis dikuasa beberapa pemain besar, yang mengarah pada konglomerasi. Akhirnya, yang besar semakin besar dan yang kecil lebih gampang gulung tikar,” tuding Syarkawi.

Untuk itu, lanjut Syarkawi, satu diantara cara memangkas ketimpangan adalah kemitraan antar pelaku usaha. Nantinya, kewenangan KPPU dalam mendorong kemitraan usaha, menitik-beratkan pada pengawasan dan proses pelaksanaan kemitraan.

Payung hukum yang digunakan KPPU dalam pengawasan kemitraan adalah Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam beleid ini, KPPU diberi kewenangan mendukung pengawasan kemitraan, sementara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pendorong kemitraan.

“Kalau di UU No.5/1999 memang tidak disebutkan dengan eksplisit, makanya payung hukum yang kami gunakan adalah UU tentang UKM,” katanya.

Kemitraan memang bukan satu-satunya cara mengatasi ketimpangan. Cara lain adalah reforma agraria yang bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat, melainkan juga memastikan setiap petani yang hidup dari sektor pertanian memiliki lahan yang cukup untuk meningkatkan nilai keekonomian dan pengembangan usaha.

Jadi sudah benar apabila tema Hari Pangan se-Dunia tahun ini melibatkan generasi muda. Paling tidak akan selalu ada regenerasi sehingga sektor pertanian tetap dikuasai oleh banyak orang yang menghambat pembentukan konglomerasi di sektor pangan.

Namun upaya pemerintah mengajak generasi muda menjadi tidak berarti manakala mereka hanya dijadikan pegawai, bukan entrepreneur yang membangkitkan kegairahan sektor pangan sehingga Swasembada Pangan segera dapat diwujudkan.

Usaha-usaha seperti pemuliaan benih, pengembangan teknologi yang menghasilkan pupuk organik hingga akses pasar yang lebih adil melalui anak-anak muda yang bergerak di bisnis startup perlu dibangkitkan, sehingga sektor pangan benar-benar menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang.

Sebab konglomerasi pangan meskipun menghadirkan ketersediaan pangan yang melimpah membuat kita tidak akan pernah berdaulat atas pangan. Karena harga, pasokan dan jenis pangan yang tersedia sangat bergantung kepada segelintir orang. Kesenjangan sosial pun dipastikan akan melebar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here