Waspadai Perang Media Sosial di Pilpres 2019

0
73
Calon Presiden 2019, Joko Widodo atau Prabowo Subianto

Nusantara.news, Surabaya – Tak bisa dipungkiri media sosial telah berada di jari jemari semua orang. Penggunanya tak ada batasan status, jenis kelamin, umur dan berbagai predikat lainnya. Keberadaannya, selain sebagai sarana komunikasi dengan siapa saja dan di mana saja bisa dekat tanpa jarak, tentu dengan plus minus. Selain sebagai alat komunikasi pun ada kegunaan lain untuk berbagai kepentingan tergantung si pengguna.

Kita simak peran media sosial atas terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sesaat setelah terpilih taipan real estate itu mengakui kalau kemenangannya menjadi presiden tak lepas dari peran media sosial yang digunakan untuk bersuara kepada rakyat yang kemudian memilihnya.

Tak hanya menjadi sarana bersuara dengan rakyat, calon pemilihnya. Trump juga mengatakan kalau media sosial seperti Twitter, FacebookIntagram, WhatsApp dan lainnya dijadikan alat untuk “menyerang balik” berbagai pemberitaan negatif soal dirinya.

“Peran media sosial sangat besar, memiliki kekuatan lebih masif ketimbang uang kampanye yang dikeluarkan oleh mereka (kubu Clinton). Saya membuktikannya,” ujar Trump, seperti dikutip dari CNN.

Masih kata dia, manfaat dunia maya yang telah didapat akan terus dilakukan untuk berselancar berbagai kepentingan. Dia juga menyebut jejaring sosial telah meraup sedikitnya 28 juta follower atau pengikut dan jumlahnya bertambah lagi 100 ribu. Benarkah media sosial ikut menentukan kemenangan dirinya untuk duduk di kursi presiden?. Sementara, di kesempatan lain dia mengaku akan membatasi penggunaan media sosial setelah resmi masuk dan berkantor di Gedung Putih.

Sekadar tahu, terkait perhelatan pemilihan presiden di Negeri Paman Sam antara Hillary Clinton dan Donald Trump, raksasa media sosial Facebook juga terimbas mendapat tudingan negatif ikut bertanggung jawab terpilihnya Trump sebagai presiden AS, sang pendiri pun sempat kelabakan.

Faktanya, melalui media sosial Trump berhasil membalikkan semua analisis dan jadi pemenang di pemilihan presiden menyingkirkan Clinton yang sebelumnya diunggulkan di sejumlah negara bagian.

Saat itu, sejumlah analisa menyebut Trump yang tidak pernah memegang jabatan publik dan dinilai tidak memiliki pengalaman berpolitik, tidak akan menang di pemilihan presiden. Nyatanya menang, pengusaha asal New York itu berhasil menyingkirkan pesaingnya.

Kemudian, diketahui bahwa sebagian iklan kampanye yang disebar melalui media sosial sangat ampuh. Disebut telah dilihat oleh miliaran kali para calon pemilih dan hasilnya sangat menguntungkan. Terungkap juga, sedikitnya 50 juta data pengguna Facebook ada di tangan firma analisis data, Cambridge Analytica untuk keperluan kampanye. Itu mencuat saat media Inggris, The Guardian mendapat bocoran dokumen cetak biru yang dimanfaatkan oleh tim pemenangan Trump.

Anthony Zurcher seorang wartawan BBC membeber ada lima poin ikut berperan mengantar Trump ke Gedung Putih. Salah satunya yang diyakini mujarab adalah melalui media sosial, yang berjuluk Gelombang Putih, artinya suara calon pemilih di Negara Bagian Ohio, Florida, dan North Carolina dipastikan mengarah ke Trump, pengaruh itu disebar melalui media sosial.

Para pekerja kulit putih utamanya yang tidak berpendidikan tinggi, laki-laki atau perempuan digarap dan diyakinkan bahwa memilih Trump adalah perubahan. Termasuk kelompok miskin yang selama ini selalu disebut-sebut ditinggalkan oleh kelompok mapan. Mereka pun yakin, memilih Trup yang juga suami dari Ivana Zelnickova, Marla Maples, dan Melania itu adalah upaya mewujudkan perubahan.

#2019GantiPresiden

Pertanyaannya, bagaimana peran media sosial di pemilihan presiden di Indonesia yang akan digelar 17 April 2019 mendatang?. Akankah sama dengan di Amerika Serikat atau sebaliknya malah lebih dahsyat dan bagaimana pengaruhnya terhadap kedua kandidat, Joko Widodo–Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Shalahudin Uno?.

Masih segar di ingatan kita bagaimana maraknya hashtag yang kemudian viral, #2019GantiPresiden, yang muncul secara online. Hashtag itu kemudian dengan cepat memantik berbagai reaksi dan tanggapan soal calon presiden Joko Widodo yang kembali naik ring untuk running ingin lanjut dua periode. Kemudian muncul balasan #2019TetapJokowi, pastinya itu dimainkan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo dan itu menyedot perhatian publik dan pasti akan mempengaruhi otak mereka untuk menjatuhkan pilihan. Dan, hal itu akan menjadi kompetisi sengit bagi kedua kubu pendukung.

Awalnya, #2019GantiPresiden itu diacuhkan dan tidak ditanggapi. Namun, kemudian Jokowi terusik juga dan luapannya disampaikan saat berpidato di sebuah acara di Bogor, 7 April silam. Jokowi mengatakan yang dapat menyingkirkan seorang presiden adalah kehendak rakyat, bukan dengan kaos (#2019GantiPresiden). Namun, bisa jadi keyakinan dan hati jutaan orang Indonesia utamanya pemilik hak pilih, yakin tidak akan memilih kembali Jokowi untuk kedua kalinya.

Sebaliknya, ajakan untuk tidak memilih Prabowo juga muncul. Melalui media sosial juga bertebaran muncul menggiring pemikiran publik untuk menghindari calon presiden yang bermasalah dengan hukum, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Prabowo Subianto dan Tragedi Mei 1998

Peran media sosial dipastikan akan ikut mewarnai, menyebut dan menyebarkan kalau Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo, yang saat menjabat sebagai Panglima Kostrad diduga ikut terlibat melakukan penculikan aktivis 1998. Itu akan menjadi momok, utamanya bagi pemilih muda atau millenial.

Waspadai 800 Ribu Situs Hoaks

Di Indonesia setidaknya ada 800.000 situs penyebar informasi palsu alias hoaks, seperti dikutip dari republika.co.id. Di era digital ini pengguna internet atau media sosial juga terus bertambah. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 132,7 juta orang.

Selain merupakan kemudahan untuk menjawab kebutuhan tentang informasi dan kepentingan sosial ekonomi dan lainnya. Tak dapat dipungkiri dampak lain internet membuka ruang hadirnya informasi atau berita-berita bohong yang meresahkan.

Internet juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif, menyebar kebohongan dan kebencian yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Konvensi Nasional Humas (KNH) 2017 di Kota Bogor, Jawa Barat, menyadari bahwa konten negatif di media sosial tak bisa diatasi hanya dengan memblokir saja. Namun, dibutuhkan produksi konten-konten positif yang melibatkan semua pihak.

Agar tak terjebak berita hoaks, salah satu cara harus memperhatikan ciri-ciri berita hoaks. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebut cara pertama, cirinya hoaks bisa mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan. Kedua, sumber beritanya tidak jelas, medianya tidak terverifikasi, tak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.

Ketiga, hoaks juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Dia menyebut yang ada di media sosial itu informasi, belum terverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, jika ada berita di media sosial, baca dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber-sumber berbeda. Tidak langsung menerima atau kemudian langsung disebar luaskan.

Menyikapi maraknya media sosial yang berseliweran di dunia maya, pemilih harus berhati-hati dan mewaspadainya. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan Nusantara ini dari ancaman perpecahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here