Waspadai Politik Transaksional di Pilkada Jatim

0
77
Kantor Gubernur Jawa Timur

Nusantara.news, Surabaya – Saat ini, jelang Pilgub Jatim genderang politik tiap partai politik sudah mulai ditabuh. Sejumlah nama kandidat yang akan dimajukan ramai diberitakan. Namun hajatan lima tahunan itu, perlu diwaspadai oleh berbagai pihak dari aroma transaksional. Sebab, desas-desus mulai terdengar dari mahar untuk parpol hingga politik pragmatis sejumlah politisi.

Direktur Eksekutif Surabaya Survei Center (SSC) Mochtar W Oetomo menyebut, ketika potitik ideologi sudah menjadi barang yang mahal, maka politik transaksional menjadi lazim dalam politik elektoral, utamanya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

“Politik transaksional adalah politik yang didasari kepentingan-kepentingan pragmatis oleh para pelakunya, termasuk partai politik pengusung kandidat di setiap wilayah perlu diwaspadai, termasuk di Pilgub Jatim,” kata Mochtar, Rabu (11/10/2017).

Politik transaksional yang dilakukan oleh partai politik dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah biasanya melibatkan beberapa bentuk keuntungan yang diharapkan.

Pertama, keuntungan elektoral. Dengan bergabung ke salah satu koalisi partai politik, saat mengusung calon tertentu diharapkan ada dampak peningkatan suara atau kursi parpol baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, yakni manakala calonnya menang dapat suara banyak, maka akan ada irisan suara yang akan melimpah ke salah satu partai pendukungnya. Dan secara tidak langsung, jika calonnya menang maka akan ada pembagian ceruk suara di kemudian hari dengan berbagai keuntungan yang dimiliki calonnya setelah menjadi penguasa.

Kedua, keuntungan struktural biasanya melalui pembagian kekuasaan baik di dewan maupun di ormas tertentu atau bahkan di birokrasi. Bisa juga melalui jatah komisaris di dalam beberapa perusahaan daerah (BUMD).

Sedangkan keuntungan kolegial, berupa jaringan kolegial politik dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi politik yang akan terjadi kemudian.

Kembali ke Pilgub Jatim, beberapa partai sudah nampak mengusung jagoannya. Dalam sepekan ini, sejumlah agenda dan langkah politik menuju Jatim Satu dirangkum sebagai berikut:

SK PKB untuk Gus Ipul

Di Surabaya, hari ini anggota Desk Pilkada DPP PKB Faizol Reza menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Calon Gubernur Jatim kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Di kesempatan itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar bersama jajaran pengurus DPW dan juga Ketua DPC PKB se-Jatim turut hadir menyaksikan penyerahan surat keputusan, yang digelar di sebuah hotel di Surabaya.

Penetapan Gus Ipul sebagai Calon Gubernur Jatim dari PKB itu tertuang dalam SK bernomor 23947/DPP-03/VI/A.1/X/2017.

“Terima kasih kepada PKB, telah memberikan kehormatan dan kesempatan kepada saya, terutama kepada Pak Halim yang telah mencopot gambar-gambarnya demi kemaslahatan bersama ulama NU di Jatim,” kata Gus Ipul, Rabu (11/10/2017).

Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar kepada Gus Ipul, saat acara penyerahan SK, yakni diminta melakukan prioritas pembangunan Madura dan wilayah Tapal Kuda. Itu menyangkut kesenjangan kemiskinan yang masih tinggi di kedua wilayah tersebut. Termasuk melakukan pengembangan pendidikan Diniyah dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Cak Imin (Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar) pesan khusus untuk memperhatikan Pulau Madura. Nantinya, jika diberi amanah terpilih akan ada kebijakan khusus dan anggaran khusus,” ujar Gus Ipul.

Selanjutnya, Gus Ipul berjanji mewujudkan pemerintahan dengan kehidupan demokrasinya berjalan baik. Penegakan hukum dengan benar dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di masyarakat.

Megawati Soekarnoputri

Masih Berharap PDI Perjuangan

Sementara, untuk wakil yang akan mendampingi Gus Ipul, Halim mengatakan soal itu diserahkan ke DPP PKB. Dia mengatakan, semua peluang masih terbuka termasuk untuk menentukan wakil yang akan mendampingi Gus Ipul.
“PKB masih membuka ruang koalisi dengan partai mana pun dan siapa pun untuk menentukan cawagub, termasuk kepada PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya,” ucapnya.

Kalau Gus Ipul menerima SK dari PKB, di hari yang sama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendadak bertandang menemui Gubernur Jatim Soekarwo, di ruang kerjanya, Rabu (11/10/2017).

Risma didampingi sejumlah stafnya, yakni Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Agus Sonhaji. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi. Pertemuan sekitar dua jam itu membahas soal apa, atau ada kaitannya dengan Pilgub Jatim belum di dapat kepastian.

NasDem dan Golkar Usung Khofifah

Surya Paloh

Di Jakarta, di hari yang sama juga ada hal penting patut disimak, yakni Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai NasDem. Di dapat kepastian, Partai NasDem resmi mengusung Ketua DPP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim. Itu disampaikan langsung Surya Paloh saat menerima Khofifah di kantornya.

“Secara resmi Partai NasDem memberikan dukungan kepada Mbak Khofifah untuk maju di Pilgub 2018, sebagai calon gubernur di Provinsi Jatim,” kata Surya Paloh.

Saat ini Partai NasDem dan Golkar yang sepakat mengusung Menteri Sosial RI itu. Surya Paloh berharap langkah tersebut akan diikuti partai lainnya mengantar Khofifah untuk jabatan Gubernur Jatim melalui Pilkada 2018. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh juga meminta Khofifah segera mencari wakil untuk mendampinginya.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham

Untuk diketahui, ajakan Surya Paloh agar partai lainnya ikut bersama-sama berkoalisi mendukung Khofifah. Lantaran NasDem hanya memiliki 4 kursi di DPRD, dan Golkar 11 kursi, itu belum cukup untuk mengusung pasangan cagub dan cawagub. Karena minimal gabungan partai politik untuk bisa mengusung calon harus memiliki 20 kursi.

Meski begitu, Khofifah mengaku tidak sulit untuk mendapat tambahan partai pendukung, lantaran pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah petinggi parpol.

“Saya punya banyak kesamaan visi dengan Pak Surya Paloh dan dengan Partai NasDem,” kata Khofifah.

Sebelumnya, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham juga menyebut partainya sudah final mendukung Khofifah di Pilgub Jatim. Dalam waktu dekat, Golkar juga segera mengkomunikasikan dengan pimpinan partai di daerah membicarakan posisi wakil untuk mendampingi Khofifah. Golkar juga memberikan kesempatan kepada Khofifah untuk menyodorkan nama-nama calon wakil.

“Partai Golkar memberikan kewenangan kepada calon untuk mengajukan tiga nama,” ujar Idrus.

Idrus juga menyambut baik jika ada banyak partai lain yang ikut bergabung mendukung Khofifah di Pilgub Jatim.

“Tidak ada masalah, kita ini sesama partai akan lebih bagus kalau bisa kerja sama,” tegasnya.

Gerindra Setor Empat Nama Bacagub Jatim

Prabowo Subianto

Masih soal Pilgub Jatim, DPD Gerindra Jatim telah menyodorkan empat nama Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim 2018 kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina, nantinya Prabowo akan memutuskan langsung siapa nama yang dipilih atau disetujui oleh Gerindra untuk didukung maju Pilgub Jatim.

“Yang memutuskan langsung Ketua Dewan Pembina Prabowo, setelah mendengarkan masukkan dari para kader yang ada di Jatim,” ujar Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, Rabu (11/10/2017).

Empat nama bacagub yang disodorkan adalah Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Muhammad Nuh, Mantan Mendiknas, dan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti.

Sadad menegaskan, empat nama tersebut sudah melalui kajian dan mekanisme yang harus dilakukan di Partai Gerindra. Termasuk juga melalui survei di internal partai.

“Itu kita lakukan sesuai ketentuan termasuk melalui survei internal dan pertimbangan partai,” tambahnya.

Sementara soal kepastian jawabannya, pihaknya mengaku belum tahu, kapan rekomendasi itu akan turun dari DPP. Dan pastinya, kader partai akan patuh dan taat keputusan Prabowo dengan rekomendasi yang nantinya dikeluarkan.

“Bisa saja diluar empat nama yang kami usulkan. Apapun nanti yang diputuskan, kami sepenuhnya mengamankan dan menjalankan amanah itu,” terang anggota DPRD Jatim itu.

Sementara, terkait posisi Cawagub, Sadad berharap kandidat yang direkom DPP bisa menggandeng kader internal partai.

“Harapan kami begitu, kandidat yang direkom bisa menggandeng kader Gerindra,” pungkasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here