Waspadai Potensi Kerawanan di Pilkada Serentak 15 Februari 2107

0
215

Nusantara.news, Jakarta – Pilkada Serentak 2017 akan dilangsungkan pada hari Rabu, 15 Februari 2017.  Ada 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, termasuk Jakarta. Pilkada Serentak 2017 tersebar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

Disninyalir akan muncul potensi kerawanan sehingga harus segera diantisipasi. Pekan lalu, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Yoedhi Swastono mengatakan, saat ini masih terdapat beberapa masalah yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang.

“Ada tiga persoalan yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, yakni terkait sengketa pilkada, aksesibilitas dan daftar pemilih tetap (DPT)” ujar Yoedhi dalam rapat koordinasi kesiapan terakhir penyelenggaraan pilkada serentak 2017 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

Senada dengan Yoedi, Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Abdul Gofur menyebut kekerasan dan konflik pada pilkada serentak 2017 cenderung tinggi. Hal itu terihat dari hasil pengamatan Bawaslu di sejumlah wilayah. Gofur mengatakan, ada tiga provinsi yang mendapatkan sorotan di pilkada 2017, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Gofur menjelaskan, Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada paling banyak, satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati atau wali kota.

Di Aceh, kerawanan yang harus diwaspadai ada beberapa daerah seperti yaitu Pidie, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Timur. Hingga saat ini tercatat jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari pembakaran alat peraga, perusakan posko, sampai intimidasi.

Sementara di Papua, ada beberapa kabupaten yanh dinilai Bawaslu rawan, misalnya di Tolikara, Lani Jaya, Puncak Jaya, Dogiay, dan Kota Jayapura. Di daerah ini masalah yang muncul sama, rivalitas pasangan calon yang cukup tinggi.

Menanggapi potensi kerawanan tersebut, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, cara mengantisipasi tingginya potensi kerawanan dalam menggelar Pilkada serentak yang berlangsung di 101 daerah yakni dengan menerapkan standar yang sama dalam melakukan setiap proses pesta demokrasi. Selain itu, KPU juga akan menerima setiap masukan yang ada guna menghadapi setiap potensi masalah tersebut.

“Misalnya di Papua kerawanan terjadi salah satunya karena geografis, geografis itu lebih menyulitkan ketimbang daerah lain. Aceh itu karena terbanyak daerahnya di satu provinsi ditambah Pilgub. Ada 20 kabupaten/kota di sana dan calonnya juga banyak dari Aceh dan di sana merupakan bagian yang perlu mendapatkan bagian karena daerah khusus, daerah yang punya otonomi khusus. Tapi secara umumnya bisa kita antisipasi,” tambah Juri.

Untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi lokal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun telah menggelar rapat koordinasi menjelang pemilihan kepala daerah 2017. Rapat koordinasi ini digelar bersama lembaga pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada serentak, dibantu oleh pihak aparat kepolisian setempat. Zainal C. Airlangga

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here