Waspadai Risiko Utang Terhadap Perekonomian

0
102
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang Indonesia akan aman terkendali dan sangat terkelola dengan baik.

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun, berkali-kali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim posisinya sangat aman dan well managabel. Namun demikian pemerintah tetap harus waspadai terhadap risiko yang akan menghadang ke depan.

Utang memang belakangan menjadi alternatif bagi negara berkembang maupun negara maju untuk menutupi defisit anggaran negara. Selain itu, masalah nilai tukar mata uang juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan suatu negara. Disampng pergerakan nilai tukar juga menjadi indikator kewaspadaan terhadap potensi naik dan turunnya utang akibat adanya selisih kurs.

Dalam kasus Indonesia, kempat fenomena di atas telah terjadi. Berdasarkan data Bank Indonesia, total utang Indonesia sampai Februari 2018 telah mencapai US$357,5 miliar (ekuivalen Rp4.919,2 triliun). Dari jumlah tersebut, total defisit APBN yang ditargetkan pada 2018 sebesar Rp325,9 triliun, membayar kewajiban pokok dan bunga utang Rp3992 triliun.

Artinya, total utang Indonesia sebesar Rp4.919,2 triliun itu masih akan bertambah, karena itu adalah posisi Februari 2018. Dalam APBN 2018 pemerintah mencanangkan tambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp727,3 triliun.

Memeng disayangkan produktivitas utang tersebut dinilai banyak kalangan masih sangat rendah, hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang stagnasi di level 5%. Dan lebih memprihatinkan, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS di kisaran Rp13.760 per dolar AS.

Beberapa risiko menghadang

Melihat kompleksitas utang dan risiko yang ada di hadapannya, tampaknya pemerintah perlu memberi perhatian khusus. Terutama terkait pertumbuhan utang yang nyaris tidak terbendung, maka ada beberapa risiko yang menghadang di depan.

Pertama, pertumbuhan utang rerata 14% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Hal ini tentu saja menggambarkan kelesuan ekonomi, memang ada pergerakan ekonomi tapi sangat lamban. Sementara pergerakan utang begitu cepat.

Kedua, total aset negara yang diklaim Menteri Keuangan—setelah mengalami revaluasi—tumbuh 239% menjadi Rp5.456,88 triliun pada saatnya bisa terkejar oleh total utang yang telah mencapai Rp4.919,2 triliun. Apalagi tambahan aset itu bukan dari hasil pembelian, pembuatan, atau produktivitas alat negara, melainkan hanya financial engineering saja. Sementara tambahan utang itu adalah nyata.

Ketiga, debt service to export ratio (DSER) utang Indonesia pada 2017 ternyata sudah di level 39,6%, sudah jauh melampaui treshold yang ditolerir IMF maupun Bank Dunia sebesar 25%. DSER adalah rasio antara total bunga dan cicilan pokok utang suatu negara  dibagi dengan total ekspor Indonesia.

Keempat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPR) Kemkeu yang mencatat risiko tingkat bunga naik. Refixing interest rate risk naik menjadi 19% dari sebelumnya 18,7%. Lalu, debt maturity 1 tahun meningkat dari 8,8% menjadi 9,4%. Untuk debt maturity jangka 3 tahun naik dari 23,6%  menjadi 23,9%. Debt maturity jangka waktu 5 tahun naik dari 38,9% menjadi 39,2%. Kenaikan risiko ini terjadi seiring dengan kenaikan utang pemerintah.

Kelima, risiko pembayaran utang. Kita ketahui kekuasaan satu rezim saat ini hanyalah 5 tahun, kalau beruntung bisa dua periode menjadi 10 tahun. Sementara total utang yang begitu besar tidak akan selesai pada saat rezim itu selesai, itu sebabnya anak cucu kita nanti yang akan meneruskan warisan utang tersebut. Ini adalah warisan yang sangat tidak baik dan sangat tidak bertanggung jawab.

Keenam, risiko fluktuasi kurs. Sejak Federal Reserve mengumumkan akan menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 4 kali sepanjang 2018, rupiah terus tergelincir melemah ke posisi Rp13.760, melampaui target kurs dalam APBN 2018 sebesar Rp13.500. Hal ini tentu saja akan menambah komponen utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS. Itu artinya, rugi selisih kurs akan menambah beban utang Indonesia, apalagi pada Mei-Juni 2018 akan ada jadwal utang jatuh tempo maupun eksekusi kenaikan FFR, rupiah dipastikan bakal melemah lagi.

Ketujuh, terjadi peningkatan risiko APBN. Kita ketahui prioritas suatu pemerintahan suatu negara dapat dilihat dari besaran anggaran yang disediakan. APBN 2018 menargetkan pembayaran pokok dan utang sebesar Rp399,2 triliun, jauh di atas subsidi energi Rp103,4 triliun dan non energi Rp69 triliun. Memang sedikit di bawah anggaran pendidikan Rp440,9 triliun dan infrastruktur Rp410,4 triliun, tapi jauh di atas anggaran kesehatan Rp110,2 triliun.

Kedelapan, jika utang yang diterbitkan kurang produktif, maka akan menambah beban cost of money. Apalagi rerata bunga utang Indonesia jauh di atas bunga utang negara satu cluster di dunia.

Kesembilan, utang Indonesia tentu tak lepas dari pengaruh risiko global. Perang kebijakan moneter antara AS dan China, belum lagi ditimpali kebijakan bank-bank sentral Eropa, Jepang, Korea, Australia, dan lainnya, sehingga sedikit banyak akan berdampak pada nilai maupun tambahan nilai utang Indonesia.

Atas berbagai risiko utang Indonesia seperti digambarkan di atas, sudah saatnya pemerintah dan DPR duduk bersama menciptakan daya tangkal terhadap risiko-risiko yang ada di hadapan. Sehingga utang itu tidak menjadi bola liar yang melemahkan ketahanan bangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here