Waspadai Tiga Penjuru Tekanan APBNP 2017

0
96
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus bekerja keras mengatasi tiga penjuru tekanan APBN-P 2017

Nusantara.news, Jakarta – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 benar-benar membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus bekerja keras. Sekeras tantangan yang menggelayutinya.

Setidaknya ada tekanan fiskal yang menjadi tantangan Menkeu dan jajarannya pada 2017 ini, yakni tekanan defisit, utang, dan penerimaan pajak. Mampukah Sri mengatasi tekanan APBNP 2017 dengan mulus?

Pada semester I 2017, APBN 2017 mengalami perubahan empat asumsi dasar menyusul terjadinya pergeseran-pergeseran realisasi anggaran. Antara rencana dan realisasi anggaran tidak sesuai harapan, alias meleset. Namun adanya perubahan asumsi makro itu karena didasari optimistis. Keempat asumsi dasar itu adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, dan kurs rupiah.

Komisi XI DPR RI, Pemerintah Jokowi dan Bank Indonesia, menyepakati besaran empat asumsi makro ekonomi RAPBN-P 2017. Pertumbuhan ekonomi yang semula 5,1% disepakati berubah naik menjadi 5,2%, sementara inflasi dinaikkan dari 4% menjadi 4,3%.

Sedangkan tingkat bunga SPN yang awalnya dipatok 5,3% diturunkan menjadi 5,2%. Nilai tukar rupiah juga dinaikkan dari Rp13.300 dinaikkan menjadi Rp13.400.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di RAPBN-P 2017 lebih optimistis dibanding target sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global, yaitu ekonomi AS, Eropa, dan Jepang serta proyeksi dari lembaga internasional, yakni Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) sebesar 3,5%.

“Pertumbuhan ekonomi 5,2% di RAPBN-P 2017 bersumber dari konsumsi rumah tangga dan LNPRT 5,1%, konsumsi pemerintah 4,6%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,4%, ekspor 4,8%, dan impor 3,9%,” ujar Darmin.

Sementara inflasi, bergerak lebih tinggi 4,3% di RAPBN-P 2017 karena ada tekanan dari harga-harga yang diatur pemerintah, seperti tarif listrik. Sedangkan untuk inflasi dari gejolak harga pangan, pemerintah mengklaim cukup berhasil mengendalikannya.

Adapun kurs rupiah diproyeksikan Rp13.400 per dolar AS di APBN-P 2017 atau sedikit melemah dari APBN yang sebesar Rp13.300 per dolar AS lantaran ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi laju nilai mata uang Garuda.

Federal Reserve masih akan menaikkan Fed Fund Rate satu kali lagi menjadi 1,4% sampai 1,6% di akhir 2017 yang akan menekan rupiah. Quantitatve Easing di Eropa pun masih berlangsung sehingga pemerintah memperkirakan kurs diperkirakan Rp13.400 per dolar AS.

Sedangkan tingkat bunga SPN 3 bulan bergerak turun, karena ada tekanan kebijakan kenaikan suku bunga AS, kondisi likuidtas di pasar keuangan global yang masih akan didukung pelonggaran moneter di zona Eropa, Inggris, dan Jepang.

Tekanan tiga penjuru

Lepas dari perubahan asumsi makro APBN-P 2017, sebenarnya kondisi fiskal 2017 ada di bawah tekanan tiga hal yang cukup kuat, yakni tekanan defisit, utang dan penerimaan pajak.

Ketiga sumber tekanan itu perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar dapat diantisipasi semaksimal mungkin. Bagaimana magnitude tekanan dari ketiga penjuru itu?

Pertama, tekanan defisit. Dengan situasi dan kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah mengakui defisit anggaran dalam postur APBN 2017 tidak terhindarkan. Defisit anggaran dipatok di angka 2,41% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp330,2 triliun.

Angka defisit anggaran sebesar itu didapat dari ketetapan dalam postur anggaran tahun 2017 berupa pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.080,5 triliun. Defisit anggaran tahun depan masih lebih rendah dari proyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun ini sebesar 2,7% dari PDB.

Dilihat dari sisi penerimaan pajak defisit 2,41% masih lebih tinggi dari ketetapan defisit tahun lalu sebesar 2,35% dan masih lebih rendah dari 2015 lalu sebesar 2,58%. Harapannya, penerimaan perpajakan tahun depan juga lebih baik dengan adanya basis data yang lebih luas dari program amnesti pajak. Targetnya, penerimaan perpajakan tahun depan lebih tinggi dari target tahun ini sebesar Rp1.355 triliun.

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan koordinasi agar realisasi APBN tidak terganggu perkembangan global meski saat ini situasi masih sesuai dengan asumsi makro.

Persolannya, kondisi ekonomi makin memburuk dengan realisasi penerimaan pajak yang jauh dari harapan. Sehingga pemerintah memproyeksikan defisit dalam APBN-P 2017 dinaikkan menjadi Rp397,2 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit sebesar itu merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan mendekati batas aman yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3%.

Sementara defisit neraca keseimbangan premier ditetapkan sebesar Rp144,3 triliun rupiah.

Kedua, kondisi utang pemerintah yang terus bertambah, dari posisi akhir Juli 2017 sebesar Rp3.779,98 triliun menjadi Rp3.825 triliun pada Agustus 2017 menyusul kebutuhan utang yang semakin meningkat.

Meningkatnya defisit anggaran menggambarkan kondisi fiskal negara semakin mengalami kebergantungan kepada utang. Kondisi ini bisa dianalogikan kita punya uang Rp2.000 rupiah, tapi Rp1.000 rupiah sudah dipakai buat membayar utang. Sisanya pun sudah tidak bisa lagi buat belanja produktif, habis untuk belanja rutin

Realitas defisit yang semakin membengkak menunjukkan pemerintah gagal memenuhi target penerimaan negara. Bahkan, potensi tersebut makin nyata ketika melihat rekam jejak realisasi penerimaan negara yang selalu di bawah target.

Itu sebabnya pemerintah harus membatasi belanja infrastruktur, ditekan sedemikian rupa, agar ada penghematan anggaran. Kalau tidak, ya gali lubang tutup lubang lagi. Untuk menutup defisit itu jalan yang bisa ditempuh memang berutang. Namun, pemerintah juga harus melihat kemampuan untuk membayar. Negara dianggap mampu membayar utang ketika sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Sayangnya, penerimaan pajak sudah diplot untuk membiayai belanja APBN, tapi masih kurang juga karena belanjanya lebih besar daripada penerimaan. Jadi, lebih besar pasak daripada tiang. Lalu bagaimana membayar utang.

Ketiga, penerimaan pajak yang seharusnya menjadi obat dari tekanan defisit dan utang, karena tak sesuai harapan, justru telah menjadi tekanan baru bagi APBN-P-2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melaporkan kepada Presiden bahwa sampai September 2017, tingkat realisasi penerimaan pajak sudah mencapai 60% atau ekuivalen dengan Rp770 triliun.

Angka itu menunjukkan 1,4% lebih tinggi dari pencapaian penerimaan pajak pada September 2016 yang sebesar 58,6% dan lebih tinggi dari pencapaian pajak pada September 2015 sebesar 53,02%.

Dengan tingkat realisasi penerimaan 60%, artinya Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak masih punya waktu 3 bulan untuk menutupi kekurangan sebesar Rp524,3 triliun untuk menggenapkan target penerimaan pajak pada 2017 yakni sebesar Rp1.294,3 triliun.

Itu artinya, tiap bulan dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus membukukan penerimaan pajak sebesar Rp174,76 triliun. Impossibel. Karena rerata penerimaan pajak bulanan hanya Rp70 triliun. Artinya akan ada selisih kurang (shortfall) antara target dengan realisasi penerimaan pajak cukup besar.

Dengan asumsi tiga bulan tersisa penerimaan pajak rerata Rp70 triliun, maka shortfall pajak menjadi Rp314,3 triliun. Itupun dengan asumsi pemerintah sudah dengan susah payah memungut pajak. Shortfall itu lebih tinggi Rp58,7 triliun jika dibandingkan shoftall pajak pada 2016 sebesar Rp255,6 triliun.

Ekonom senior, Faisal Basri, sebelumnya mengingatkan bahwa pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015, pembayaran bunga menyedot 8,6% dari pengeluaran total.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6% dari APBN-nya untuk membayar bunga.

Beban bunga naik menjadi 9,8% pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9% pada APBN 2017. Pada 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp221 triliun rupiah, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial yang hanya Rp56 triliun.

“Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah,” ungkap Faisal.

Faisal juga mengungkapkan pemerintah perlu waspada karena justru faktor anggaran atau APBN yang paling berpotensi menimbulkan instabilitas makroekonomi.

Sejak 2012, APBN mengalami defisit keseimbangan primer (primary balance). Berarti, pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit.

“Primary balance yang tekor mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, pemerintah menghadapi tekanan likuiditas,” tukas dia.

Karena itu, ada baiknya pemerintah harus melihat lagi tingkat keamanan membayar utang, tidak terus berdalih membandingkan rasionya terhadap PDB, tetapi juga kemampuan membayar utang.

Sebab, selama ini pemerintah harus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) hanya untuk menutup bunga utang lama. “Pemerintah membandingkan rasio utang dengan negara yang banyak utang, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Tapi ingat, mereka juga banyak memegang surat utang negara lain.

Sepertinya tiga penjuru tekanan APBN-P 2017 sulit untuk dihindari. Hanya keajaiban yang bisa mengurangi itu semua. Atau jika pemerintah mau mengikhlaskan memotong anggaran lagi untuk tahun fiskal 2017.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here