Waspadalah Berbisnis Dengan China

0
387
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengingatkan agar BUMN berhati-hati terkait investasi China, karena China memiliki catatan buruk terkait lingkungan, HAM dan good corporate governance (GCG).

Nusantara.news, Jakarta – Dalam bulan ramadhan hadits palsu ‘Belajarlah walau sampai ke negeri China’ laris didendangkan para penceramah di masjid dan musholla. Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru berpesan sebaliknya, hati-hatilah terkait investasi China.

Peringatan KPK ini agak aneh, tapi patut dicamkan, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang para direksinya terjerat oleh tindak pidana korupsi dan suap. Mengingat, KPK memiliki catatan panjang soal perilaku bisnis China yang tak memiliki standar yang baik.

Paling tidak, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mencatat ada tiga catatan buruk investasi China, yakni tidak memiliki standar yang baik dalam hal lingkungan, hak asasi manusia dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG). Benarkah?

Laode mengungkapkan, berdasarkan laporan Global Fraud Report 2018 yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.

“Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi, menurut report itu, biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan pengawas internal. Menurut laporan ini paling 15%,” demikian ungkap Laode pada Seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal) di BUMN belum lama ini.

Laode mengungkapkan kebanyakan deteksi kasus dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah oleh adanya dugaan pelanggaran. Terkait soal apa saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain financial statement fraud, korupsi, dan yang paling banyak asset mis-appropriation (penggelapan aset).

“Aset kantor jadi aset istri. Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi milik negara, tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu,” papar Laode.

Terkait soal Location of Improper Payment 2009-2018, Laode menyinggung soal keberadaan China yang disebutnya asing dengan praktik good corporate governance.

“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak-ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate Governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment (pembayaran yang curang). Mereka investasi banyak di sini,” Laode mengingatkan.

Jika ada investasi dari negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, atau Uni Eropa, maka ada pengawasan yang ketat dari pemberi investasi. Karena buruknya tata kelola korporasi di China, menurut dia, BUMN harus berhati-hati.

“Kalau China investasi di sini, you have to be very, very careful. Environment, what, human right, what, nggak ada. Safe guard mereka nggak seketat seperti perusahaan dari Eropa barat atau Amerika Serikat dan mereka investasi banyak di sini. Oleh karena itu, tidak salah ketika kami (menangani kasus PLN), dari mana mereka (berpartner)? Dari China. Saya coba kasih contoh saja. Ini memang statistik, tapi ada benarnya. Laporan ke kami makin banyak laporan, saya makin percaya,” jelas Wakil Ketua KPK itu.

Laode menjelaskan alasan KPK ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat aturan soal pidana korporasi, dia mengaku melihat contoh dari Hong Kong yang 70% kasus korupsi di sana terjadi di private sector (swasta), termasuk state own companies (BUMN). Sementara Singapura lebih dari 90% KPK-nya tidak menyasar pejabat publik karena tidak mungkin terjadi. Fraud di Singapura 90% terjadi di sektor swasta. Sementara New Zealand fraud banyak terjadi di sektor swasta.

Laode mengakui, sebelumnya KPK tidak menyentuh pemberantasan korupsi dan suap ke sektor swasta. Namun, karena melihat banyak kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan swasta, KPK mendorong agar korporasi juga bisa dijerat.

“Dulu saya suka bantu KPK proyek pencegahan korupsi di luar. Nggak pernah kerja sama dengan private sector. Karena apa? Takut terkontaminasi lah, tapi kita sadar, kita lihat. Dari jumlah pelaku korupsi, yang paling banyak setelah anggota DPR, paling banyak itu adalah private sector. Nomor dua tertinggi, terus apa cukup kalau kita hanya hukum orangnya? Perusahaannya juga,” ungkap Laode. 

Itu sebabnya, wanti-wanti KPK terkait perbuatan fraud dalam bisnis di lingkungan China tak hanya berlaku bagi BUMN, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Rerata pihak pemberi suap dalam kasus yang ditangani KPK adalah pihak yang berasal dari China, atau setidaknya keturunan China.

Mengapa hal itu terjadi? Harus dipahami value yang dominan di negeri China adalah paham komunis. Sama rata, sama rasa. Mereka tidak memiliki value ketuhanan, serba boleh, tak ada larangan kecuali larangan negara. Itu sebabnya dengan value yang dimiliki China menerapkan value halal segala cara, hal inilah yang mengemuka ketika berbisnis dengan China.

Wajar kalau kemudian KPK mengingatkan BUMN, sektor swasta, terutama para birokrat, agar ekstra hati-hati berbisnis dengan China.

China dalam perilaku bisnisnya terkadang menghindari membayar pajak, bahkan tak jarang mengemplang pajak. Termasuk mencuri listrik untuk kepentingan pabrik dan kawasan industri. Karena itu BUMN dan kalangan swasta agar tidak segan-segan mengajak partner bisnisnya yang berasal dari China agar tak segan-segan menerapkan GCG.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here