Membaca Realisasi Kinerja APBN 2018 (2)

Windfall Profit Menyelamatkan Kinerja APBN 2018

0
52
Kinerja APBN 2018 diuntungkan dengan adanya windfall profit kenaikan harga minyak dunia. Bak durian runtuh, windfall profit itu mampu menambal penerimaan negara bahkan 102,5% lebih tinggi dari target APBN 2018.

Nusantara.news, Jakarta – Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 diklaim penuh keberhasilan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan realisasi APBN 2018 sangat optimal ditandai dengan pendapatan negara Rp1.942,3 triliun atau 102,5 dari target Rp1.894,7 triliun. Benarkah?

Kedua, realisasi penerimaan negara lebih besar dari target yang dicanangkan tidak murni hasil kerja keras Kementerian Keuangan. Seperti halnya rupiah belakangan menguat tidak sepenuhnya sebagai dampak kebijakan pemerintah, melainkan dampak meredanya perang dagang antara AS dan China.

Realisasi penerimaan negara lebih besar dari target yang dicanangkan lebih karena ada windfall profit, atau dapat durian runtuh dari langit, karena kenaikan harga minyak dunia yang sempat melampaui level US$80 per barel. Padahal dalam asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2018 dicanangkan hanya US$48 per barel.

Sayangnya Menkeu gagal memanfaatkan windfall profit kenaikan harga minyak dunia dalam rentang US$59 hingga US$80 per barel tahun ini.

Pendapatan bonus APBN bak durian runtuh dari windfall profit kenaikan harga minyak dunia tersebut belum mampu mendongkrak perekonomian lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnasi di level 5%. Perkiraan Menkeu pertumbuhan ekonomi bisa menembus level 5,15%.

Sebenarnya kontribusi harga minyak dunia tersebut, terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp64,7 triliun atau mencapai 156% dari target APBN 2018 sebesar Rp38,13 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP mencapai Rp407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN 2018 sebesar Rp275,42 triliun. Dimana kontribusi PNBP SDA Migas per Nov 2018 mencapai Rp119,82 triliun atau sekitar 149,13% terhadap APBN 2018.

Ketiga, dari sisi akunting negara, apa yang diungkap Menkeu barulah sisi penerimaan, pengeluaran dan pencapaian perpajakan saja. Sementara dari sisi lifting minyak dan gas bumi (migas), pos belanja, terutama pos subsidi energi yang jebol dari kuota yang ditargetkan.

Realisasi subsidi energi 2018 menyentuh Rp153,5 triliun, melonjak 162% dari alokasi APBN 2018 yang semula ditetapkan hanya Rp94,5 triliun. Adapun rincian subsidi energi adalah subsidi BBM dan LPG Rp97 triliun, capai 207% dibanding alokasi APBN yang Rp46,9 triliun. Subsidi Listrik Rp56,5 triliun, capai 118% dari alokasi APBN 2018 yang Rp47,7 triliun. Subsidi lebih tinggi dari yang dianggarkan karena ada perubahan policy subsidi energi terutama BBM.

Hal ini dikarenakan manajemen APBN sedikit kontraksi lantaran Presiden Jokowi melarang Menkeu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Sehingga beban subsidi BBM dan TDL lebih tinggi dari yang dianggarkan. Bahkan sebagian beban itu harus ditanggung PT Pertamina dan PT PLN selaku BUMN pelaksana penugasan.

Pada bagian lain, Menkeu mengungkapkan estimasi capaian lifting minyak pada APBN 2018 hanya sebesar 776 ribu barel per hari dari target APBN yang sebesar 800 ribu barel per hari, sedangkan realisasi lifting gas sebesar 1.136 BOEPD dari target APBN yang sebesar 1.200 BOEPD.

Angka ini berbeda dari yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto. Ia menuturkan, capaian lifting minyak sepanjang 2018 hanya sekitar 772 ribu barel per hari. Sedangkan untuk lifting gas, Dwi mengaku tidak ingat persis angkanya.

Dwi mengakui memang di 2018 ini capaian lifting migas belum mencapai target. Berdasarkan kajian SKK Migas, tidak tercapainya target ini disebabkan adanya penurunan produksi migas dari lapangan-lapangan milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar di Indonesia.

“(Lifting minyak) sekitar 772 ribu barel per hari kalau tidak salah nanti saya cek. Untuk minyak, ada penurunan produksi dari blok milik Pertamina EP dan juga blok Rokan, sedangkan untuk gas, faktornya penurunan produksi dari blok Mahakam,” jelas Dwi.

Keempat, capaian realisasi APBN 2018 jika dibandingkan realisasi APBN 2008 tidak lebih baik. Menkeu sendiri yang mengatakan pada 2008, bahwa capaian kinerja APBN 2008 merupakan yang terbaik selama 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Menkeu lupa atas prestasinya sendiri di 2008, sehingga menyebut prestasi 2018 adalah yang terbaik.

Walaupun diwarnai dengan munculnya krisis ekonomi global di penghujung tahun, kondisi makroekonomi secara umum tahun 2008 masih relatif stabil dan terjaga.  Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1% atau hanya turun 0,2% dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang sebesar 6,3%. Tapi jauh lebih tinggi jika dibandingkan realisasi APBN 2018.

Begitu juga pendapatan per kapita saat itu juga meningkat dari Rp17,6 juta di 2007 menjadi Rp21,7 juta pada tahun 2008. Pada 2018 justru Menkeu menyebutkan setiap orang Indonesia menanggung utang sebesar Rp13 juta per kapita.

Kemudian realisasi rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp10.950 per dolar atau lebih tinggi dari rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2007 yang sebesar Rp9.419 per dolar. Sementara pada 2018 rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp14.247 lebih tinggi dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Realisasi pendapatan negara dan hibah di 2008 mencapai Rp981,61 triliun atau lebih tinggi 9,68% dari anggaran yang telah ditetapkan APBN-P 2008 yang sebesar Rp894,99 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp658,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 320,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp2,3 triliun.

Realisasi belanja negara di 2008 mencapai Rp985,73 triliun atau 0,38% lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan yang sebesar Rp989,49 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp693,36 triliun, transfer ke daerah Rp292,43 triliun, dan suspen sebesar minus Rp58,72 miliar.

Dari data dan fakta di atas, tampaknya Menkeu perlu belajar mengungkapkan fakta keberhasilannya dengan tepat dan jujur. Jangan melebih-lebihkan sehingga mengurangi kredibilitas capaian APBN 2018 yang sebenarnya bagus.

Apalagi di tahun politik, narasi berlebihan dalam pemaparan capaian APBN 2018 bisa disalahtafsirkan sebagai bentuk ketidakjujuran. Itu sebabnya kita semua perlu mawas diri, disamping ada keberhasilan pencapaian kinerja APBN, tapi juga ada tantangan masih besarnya subsidi yang mungkin itu disebabkan karena pencitraan ditahun politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here