World Oceans Day, Laut Indonesia Terancam

0
129
Tumpukan sampah di perairan Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin dunia memperingati Hari Laut Sedunia. Hari Laut ini ditetapkan pada 8 Juni 1992 di Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil. Majelis Umum PBB mengakui kontribusi penting pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya serta penggunaan lautan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tercantum dalam Deklarasi Millenium PBB.

World Oceans Day (Hari Laut Sedunia) diperingati untuk meningkatkan kesadaran penduduk bumi akan tantangan yang dihadapi terkait dengan lautan. Lautan merupakan salah satu sumber utama bahan makanan dan obat-obatan serta ekosistem yang penting bagi fauna dan flora yang hidup di dalamnya. Laut memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia. Fungsinya tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Memang patutlah kita menghargai laut. Selain menjadi tempat hidup makhluk-makhluk air, laut juga jadi jalur pelayaran untuk perdagangan internasional. Bahkan Pemerintahan Joko Widodo rela mengucurkan dana untuk program tol laut sebanyak Rp 355,05 miliar tahun 2017, terdiri dari Rp 226,43 miliar untuk subsidi Pelni dan Rp 128,61 miliar untuk operator swasta.

Tol laut menjadi jalur pelayaran bebas hambatan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan antar pulau di Indonesia. Setelah terhubung dengan tol laut, maka harapannya tidak ada lagi kelangkaan barang seperti sembako, kelangkaan BBM, dan semen. Tol laut itu sendiri adalah konektivitas angkutan laut yang efektif secara terjadwal melayani kapal dari Barat ke Timur Indonesia.

Sayangnya, realisasi tol laut masih jauh dari target. Hal ini merujuk data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), realisasi muatan tol laut 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton. Artinya hanya 3,9 persen realisasinya. Kita tunggu saja kelanjutannya, apakah pemerintah bisa merealisasikan program tol laut seutuhnya.

Ya, begitu pentingnya laut, manusia sering melupakannya. Seperti masih banyaknya polusi global, di mana sampah-sampah plastik menjadi pencemaran laut paling dominan dan menjadi masalah dunia. April lalu, seekor paus sperma ditemukan mati terdampar di pantai Spanyol. Setelah diautopsi, ternyata ada lebih dari 10 kg sampah dalam sistem pencernaannya. Kejadian serupa juga terjadi pada paus jenis pilot yang ditemukan mati di pantai selatan Thailand dekat perbatasan dengan Malaysia pada Senin (28/5/2018). Namun sebelum meregang nyawa paus itu sempat memuntahkan 5 sampah plastik dari mulutnya.

Lebih dari 80 kantong plastik ditemukan di tubuh paus yang telah diautopsi.

Departemen Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Thailand dalam pernyataan resminya, hasil diautopsi ditemukan 80 kantong plastik yang beratnya mencapai 8 kg di dalam perut paus tersebut. Thailand sendiri termasuk negara yang paling banyak menggunakan kantong plastik. Kebiasaan ini ditengarai menjadi alasan yang membunuh ratusan biota laut di sana setiap tahunnya. Pada Mei ini, pemerintah Thailand mempertimbangkan untuk menerapkan pajak penggunaan tas belanja plastik. Pihaknya juga mengenalkan alternatif lain kantong belanja yang bahannya bisa didaur ulang, guna memangkas jumlah sampah plastik.

Sebuah kajian saintifik The Ocean Cleanup Foundation menyebutkan kumpulan sampah plastik yang mengambang di Samudera Pasifik meningkat drastis. Diperkirakan sekitar 80.000 ton plastik berada di ‘Area Sampah Pasifik Raya’. Dari kumpulan sampah yang mengapung di area seluas 1,6 juta kilometer persegi, 8% di antaranya merupakan mikroplastik. Kemudian dari 1,8 triliun kepingan plastik, beberapa di antaranya lebih besar dari mikroplastik, termasuk jaring pemancingan, mainan, dan bahkan tempat duduk toilet.

Setelah gempa dan tsunami melanda Jepang 2011 lalu, plastik banyak yang hanyut ke lautan. Bahkan, sampah yang berkaitan langsung dengan insiden itu mencapai 20% dari jumlah sampah yang beredar di laut selama beberapa tahun terakhir. Hasil temuan kajian menunjukkan, pertama 99,9% dari serpihan di area di Pasifik merupakan plastik. Kedua, sedikitnya 46% sampah plastik mencakup jaring pemancingan. Kemudian tiga perempat dari sampah plastik yang berukuran lebih besar dari 5cm meliputi plastik keras, lembaran plastik, dan film. Ketiga, meskipun sebagian benda besar telah hancur berkeping-keping, para peneliti mampu mengenali serpihan kecil, termasuk wadah, botol, penutup, tali, jaring ikan, dan tali untuk paket. Keempat, sebanyak 50 benda dalam sampel yang ditarik dari laut dapat terbaca kapan diproduksi. Ada satu benda dari 1977, tujuh dari 1980-an, 17 dari 1990-an, 24 dari 2000-an, dan satu dari 2010. Kelima, hanya serpihan jenis tertentu yang cukup tebal sehingga mampu mengapung dan berakumulasi di area tersebut, termasuk polyethylene dan polypropylene yang kerap digunakan untuk paket.

Bagaimana dengan laut Indonesia?

Laporan Ocean Conservancy, sebuah organisasi nirlaba bidang konservasi laut dari AS mengatakan, sebanyak 95 persen sampah justru terendam di bawah permukaan. Sampah tersebut tak hanya mencelakai makhluk bawah air namun juga merusak tatanan ekosistem yang ada. Laporan itu menyebutkan lima negara yang paling berkontribusi untuk krisis sampah di lautan. Semua berada di Asia yaitu Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang memuntahkan sekitar 60 persen dari sampah plastik yang masuk lautan di seluruh dunia.

“Dengan tingkat kecepatan seperti ini, kami memperkirakan menjelang 2025, untuk setiap 3 ton ikan, akan ada 1 ton sampah plastik di laut. Jumlah yang membuat konsekuensi ekonomi dan lingkungan menjadi sangat parah dan tak terbayangkan,” kata Nicholas Mallos, direktur program sampah laut di Ocean Conservancy,

Polusi laut seperti sampah plastik, tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Akibat persoalan sampah laut yang terus bertambah dari waktu ke waktu ini, tentu menjadi ancaman serius bagi perairan Indonesia. Ancaman itu bisa mengancam aspek tradisional, kriminal, dan alam.

Untuk ancaman tradisional adalah ancaman yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang masif dan serampangan. Kemudian, ancaman kriminal adalah ancaman yang disebabkan penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang, penyelundupan senjata maupun narkoba. Lalu ancaman ketiga adalah ancaman yang berasal dari alam namun sebenarnya juga disebabkan oleh ulah manusia yang terkait dengan kondisi perubahan iklim.

Untuk ancaman yang disebut terakhir, itu adalah bentuk ancaman di laut yang dulu tidak pernah disadari oleh manusia. Ancaman seperti itu, contohnya fenomena pemutihan karang dan naiknya permukaan air laut yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai wilayah perairan dunia. Naiknya permukaan air laut bisa menyebabkan hilangnya permukaan tanah selebar 500 meter dan berpotensi menghilangkan lebih dari 150 rumah di pinggir pantai di sebelah utara Pulau Jawa.

Dengan hilangnya wilayah di pesisir, bisa menyebabkan masalah baru lebih besar lagi karena Pemerintah harus memindahkan warga yang menjadi korban. Tak cukup di situ, permasalahan lain muncul lagi, karena selain harus pindah rumah, warga penghuni kawasan yang hilang, juga harus kehilangan mata pencaharian yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Tumpukan sampah di pesisir pantai. Sampah di laut membahayakan bagi biota laut dan juga manusia bila masuk ke rantai makanan.

Di negara-negara pulau seperti Palau, sebagian penduduknya sudah dipindahkan dari kawasan pantai ke daerah pegunungan akibat hilangnya sebagian wilayah pesisir karena naiknya permukaan laut. Kondisi ini akan semakin parah jika tidak segera dilakukan penanganan yang tepat untuk membersihkan sampah yang ada di laut. Pasalnya, pada 2050 nanti, akan lebih banyak ikan yang mengonsumsi plastik bila penduduk dunia tidak segera menangani sampah plastik di laut dengan hati-hati. Jika ikan makan plastik, maka kemungkinan manusia juga akan terpapar dengan plastik pula saat mengkonsumsi ikan. Itu sudah hukum alam.

Karena itu, masalah sampah sudah menjadi tanggung jawab semua orang, mulai dari pemerintah, parlemen dan masyarakat. Harus ada perubahan pola pikir di masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan agar sampah tidak berakhir di laut. Di 15 negara dunia, penggunaan sampah plastik sudah dilarang, di antaranya Kenya, Inggris, Taiwan, Zimbabwe, Kanada dan Australia. Sementara Pemerintah Indonesia sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di laut hingga 70 persen pada 2025 mendatang.

Laut Indonesia milik nelayan Indonesia

Masalah laut tidak hanya sampah. Seperti disebutkan di atas tadi, ada tiga ancaman serius di perairan Indonesia yakni tradisional, kriminal, dan alam. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti termasuk yang paling care terhadap masalah kelautan.

Untuk masalah kriminal atau penangkapan ikan secara ilegal, Menteri Susi mengajak dunia internasional untuk mempertegas komitmen globalnya memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di berbagai lautan. Menteri Susi menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam peringatan Hari Internasional Perlawanan terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization (FAO), Roma, Italia.

Dia mengungkapkan upaya pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) harus didukung dengan peralatan dan teknologi yang canggih. Peralatan dan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mencegah praktik illegal fishing yang kini banyak dilakukan di tengah laut.

Pada 2014, Susi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. Hal itu kemudian menyebabkan kapal asing yang diduga ramai mencuri ikan dari perairan Indonesia akhirnya menyetop operasinya.

Sejauh ini Susi telah menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi kesehatan laut, termasuk meratifikasi Port State Measures Agreement, memperkenalkan ukuran tangkap minimum untuk beberapa biota, melarang penggunaan alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan, menetapkan kawasan konservasi perairan, dan mendorong perlindungan spesies laut.

Dia juga mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jejaring kawasan konservasi perairan. Lalu ada pula program One Data Initiative untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan. Tanpa data yang kredibel yang mencerminkan jumlah sebenarnya, tidak mungkin dunia internasional mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan mencanangkan Program Satu Data ini, maka dapat dilakukan peningkatan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

Menteri Susi Pudjiastuti di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia.

Dalam 3rd Bali Tuna Conference (BTC) dan 6th Internasional Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-6) di Legian, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, Susi menegaskan bahwa sudah seharusnya laut Indonesia menjadi milik nelayan Indonesia sepenuhnya. Sebab setiap warga negara Indonesia memiliki kedaulatan laut dan ekonomi perikanan Indonesia.

“Hasilnya sangat luar biasa, perikanan merupakan salah satu komoditi yang menyumbangkan surplus di tahun ini terhadap ekonomi Indonesia. Nilai tukar nelayan naik, jumlah ikan naik,” kata Susi.

Susi juga menekankan pentingnya sertifikasi dan ketertelusuran produk perikanan Indonesia agar dapat lebih kompetitif dengan produk perikanan luar negeri. Terutama untuk jenis tuna. Dari sertifikasi ini, kata Susi, tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium sehingga bisa berkompetisi di pasaran dunia. Selain sertifikasi, dia juga meminta kepada pengusaha dan stakeholder perikanan agar dapat menjaga traceability atau ketertelusuran dari produk perikanan yang dihasilkan.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna, khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan, dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan.

Menurut dia, ekspolitasi hasil alam yang benar dapat menjaga eksistensi dan populasi tidak habis. “Ternyata tuna, dengan sebuah policy yang benar, dapat ditangkap oleh semua nelayan. Sekarang tuna bukan milik kapal-kapal long liners besar, bukan hanya milik kapal-kapal long liners asing, tetapi juga oleh nelayan Jembrana, oleh nelayan Banda Naira, oleh nelayan NTT, nelayan Sendang Biru, semua bisa dapat tuna. Besar-besar ukurannya dan dekat, tidak usah jauh-jauh ke tengah laut,” sebut menteri yang pernah mendapat penghargaan dari WWF sebagai Leaders for a Living Planet Award ini.

Data resmi FAO melalui SOFIA pada tahun 2016 tercatat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh dunia. Di tahun yang sama Indonesia berhasil memasok lebih dari 16 persen total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton pertahun. Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta dollar AS pada tahun 2017.

Pemerintah berkomitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Rencana tersebut telah diluncurkan pada saat Konferensi Bali Tuna ke-1 yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015.

Sayangnya keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola laut berbanding terbalik dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) melalui hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Disebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Sekedar diketahui, predikat TMP merupakan kedua terbawah dari tataran predikat laporan keuangan oleh BPK, di mana yang tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling rendah adalah Tidak Wajar (TW).

Predikat TMP bisa diberikan bila saat diperiksa, data laporan keuangan yang disajikan tidak meyakinkan, sehingga pemeriksa ragu apakah laporan tersebut wajar atau tidak. Untuk Bakamla, predikat TMP diberikan lantaran ada data yang ditahan sementara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan penyidikan, sehingga pemeriksa dari BPK tidak punya dasar menentukan laporan keuangan Bakamla wajar atau tidak.

Menanggapi predikat TMP dari BPK, Susi mengaku heran. Padahal, KKP sebelumnya sudah diundang untuk memberi penjelasan kepada BPK dan sudah diterangkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian laporan keuangan KKP tahun 2017.

Susi juga menyinggung tentang upaya pihaknya menghemat anggaran selama tiga tahun terakhir. Menurut Susi, penghematan yang merupakan bagian dari program Susinisasi selama ini telah mengembalikan uang negara hampir Rp 10 triliun. “KKP ini satu-satunya yang mengembalikan dengan penghematan total ditambah tahun ini Rp 9 triliun lebih, hampir Rp 10 triliun. Rp 10 triliun itu besar sekali, saya kembalikan kepada negara. Makanya saya tidak habis pikir kenapa disclaimer,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here