Wow! Ada Tangan Lain Bentuk Koalisi Munculkan Calon Alternatif di Pilgub Jatim?

0
95

Nusantara.news, Surabaya – Konstalasi politik jelang Pilgub Jawa Timur 2018, semakin menarik untuk disimak. Tidak salah jika muncul banyak pendapat ada banyak tangan yang akan “bermain” di Pilgub Jawa Timur. Tentu itu untuk kepentingan melenggang ke tujuan utama, meraup untuk di Pileg dan Pilpres 2019.

Benarkah sejumlah kepentingan akan mewarnai perjalanan demokrasi menentukan pimpinan untuk Provinsi Jawa Timur ini? Misalnya, perkembangan yang terus dibangun oleh Jakarta. Masih ingat pertemuan dua tokoh berpengaruh, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto? Agenda apa saja yang dibahas di balik pertemuan itu, tentu bisa jadi salah satunya adalah Pilgub Jawa Timur.

Semakin transparan, di Pilgub Jawa Timur nanti sejumlah pihak akan ikut meramaikan. Itu setelah DPD Partai Golkar Jawa Timur membuka pendaftaran untuk calon gubernur-calon wakil gubernur, setelah Khofifah Indar Parawansa ternyata tidak mendaftar melalui DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bisa diduga Khofifah akan maju lewat Partai Golkar.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura, Mochtar W Oetomo menyebut, langkah yang akan diambil Khofifah, setelah tidak ada kepastian komunikasi politik dengan Demokrat dan PDI Perjuangan. Karena, Menteri Sosial itu ingin ada kepastian, atau dukungan pasti.

“Khofifah mungkin saja hanya mau mengikuti proses penjaringan dengan partai yang memberi kepastian dukungan pada dirinya untuk maju di Pilgub Jatim,” ujar Moechtar Jumat (4/8/2017).

Direktur Surabaya Survey Center (SSC) itu menambahkan, bisa juga Khofifah saat ini tengah membangun komunikasi tingkat tinggi, meninggalkan proses umumnya yang dilakukan kandidat lain. Yakni, mendapat tiket cagub secara langsung.

Skenario Jakarta, mereka yang tengah berkuasa tidak ingin Jawa Timur lepas. Karena itu untuk modal di perhelatan Pilpres 2019.

Mochtar menyebut, jika Partai Golkar tampil menjadi terdepan memimpin koalisi partai pengusung Khofifah, itu bisa dimaknai kelompok merah (PDI Perjuangan) dan kelompok merah Soeharto (Golkar) yang bergandengan di tingkat pusat mendukung Joko Widodo. Mereka tidak menghendaki Pilgub Jawa Timur lepas, dan dimenangkan partai non pendukung pemerintah.

“Bisa jadi penguasa sengaja ingin memasang dua calon di Pilgub Jatim, Gus Ipul lewat PKB dan PDI Perjuangan. Sementara, Khofifah lewat Golkar dan partai-partai pendukungnya. Tujuannya, siapa pun yang menang tetap pendukung Jokowi di Pilpres 2019,” ucapnya dengan senyum.

Jawa Timur yang dominasi warganya Nahdlatul Ulama, sehingga kepentingan penguasa bisa sejalan dengan keinginan kiai yang ingin gubernurnya dari kader NU.

Mochtar memberi catatan, di Pulau Jawa, PDI Perjuangan banyak mengalami kekalahan. Artinya, hanya berharap dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk mempertahankan kemenangan Pileg dan Pilpres 2019.

Kalau peta itu benar, masih menurut Mochtar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra Jawa Timur tidak akan diam. Kedua partai itu akan memunculkan calon alternatif di luar Khofifah dan Gus Ipul, yang dia menyebutnya Dwi Tunggal Pengabdi Penguasa.

“Bisa dipastikan akan membentuk koalisi alternatif, dan memunculkan figur lain di luar kedua nama itu,” tambahnya.

Namun prediksi tatanan itu juga bisa berubah jika Khofifah atau Gus Ipul sama-sama mengambil calon wakil gubernur dari parpol non pendukung pemerintah yang tengah berkuasa.

Masih soal peta Pilgub Jawa Timur, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad sepaham, jika pertemuan Prabowo dengan SBY akan mempengaruhi perjalanan Pilgub Jawa Timur.

“Sangat terbuka kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan Demokrat,” kata Sadad.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio juga tidak membantah jika partainya membuka lebar koalisi dengan partai manapun. Karena Demokrat hanya punya 13 kursi, tidak mencukupi sebagai syarat mengusung calon di Pilgub Jawa Timur. “Partai Demokrat terbuka untuk partai manapun di Pilgub Jatim,” tegas Renville.

Waktu setahun yang masih tersisa untuk pelaksanaan Pilgub Jawa Timur, bisa jadi akan mengubah apa yang ditafsirkan sejumlah pihak. Kita tunggu saja perkembangannya. Namun, yang pasti pemimpin Jawa Timur ke depan selain bisa bekerja, tentu harus pro rakyat dan bisa memberikan kepastian peningkatan kesejahteraan rakyatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here