Wow, Anggaran Densus Tipikor Polri Lebih Besar dari KPK

0
143

Nusantara.news, Jakarta – Eksistensi KPK semakin dapat tantangan. Sebab kehadiran Detasemen Khusus (Densus) Tipikor di tubuh Polri telah di depan mata. Persiapan pembentukan di internal Mabes Polri sudah memasuki tahap finalisasi. “Ditetapkan akhir tahun ini dan bisa beroperasional tahun 2018,” kata  Asrena Kapolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo.

Hal itu diungkapkan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini (19/9/2017). Rapat yang membahas pagu anggaran mitra kerja Komisi III DPR RI pada RAPBN 2018 itu juga dihadiri oleh Kepala BNPT, Sekjen Komisi Yudisial, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, PPATK, Sekjen Komnas HAM, Sekjen KPK, Sekjen DPD, Sekjen MPR, LPSK, dan Irtama BNN.

Pagu anggaran Polri pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6 triliun, yang akan dialokasikan ke beberapa pos, yakni kebutuhan gaji dan tunjangan Rp 8,9 triliun, operasional Polri Rp 975 miliar, dan pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan sebesar Rp 25,7 triliun.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kelanjutan Densus Tipikor kepada Asrena Polri Bambang Sunar Wibowo. Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Tito Karnavian, akhir Juni lalu, Polri diminta untuk membentuk Densus Tipikor.

Waktu itu Tito Karnavian memaparkan, tim yang mengkaji konsep pembentukan Densus tersebut sudah dibentuk, dan kantornya pun sudah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Gagasan ini sebetulnya sudah ada sejak empat tahun lalu, di era Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo. Tapi baru sekarang akan dikonkretkan.

Ketika ditanya jumlah anggaran untuk Densus Tipikor, Asrena Kapolri menjawab, anggaran operasional yang dibutuhkan Rp 975 M. “Di luar peralatan dan fasilitas,” tambah Irjen Bambang.

Ketika ditanya kapan Densus Tipikor dapat segera bekerja, Bambang mengatakan satuan baru itu akan beroperasi tahun 2018.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua Komisi III meminta anggotanya untuk membantu memperjuangkan realisasi anggaran tersebut. “Sebab, ini memang desakan Komisi III, maka harus jadi prioritas dan perhatian kawan-kawan,” kata Bambang Soesatyo.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, anggaran untuk Densus Tipikor dinilai masih terlalu minim. Apalagi lingkup kerjanya bukan hanya di Mabes Polri, namun nasional. Namun, menurutnya anggaran ini sebagai langkah awal. “Mungkin anggaran tersebut belum memenuhi. Tapi paling tidak cukuplah sebagai langkah awal pembentukan Densus tersebut. Nanti kalau ada progres yang positif, tentu dalam APBN Perubahan 2018, itu bisa diusulkan untuk penambahan,” kata Nasir.

Ketika berbicara di rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, 23 Mei lalu, soal anggaran ini memang salah satu masalah yang dikemukakan Kapolri. Tito membandingkan anggaran penyidikan kasus tipikor di Polri yang sebesar Rp 200 juta dengan anggaran penyidikan di KPK yang berapa pun besarannya ditanggung negara.

“Rp 200 juta ya, kalau tetap dipatok dengan sistem indeks, tidak maksimal. Kalau bisa juga dengan sistem seperti KPK, berapa pun biayanya dipenuhi oleh negara,” ungkap Tito, sambil menambahkan jika anggarannya disamakan dengan KPK, penyidik Polri akan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar.

Jika permintaan anggaran untuk Densus Tipikor Polri itu disetujui oleh DPR, maka jumlahnya jauh melampaui anggaran KPK tahun 2017. Sebab dengan kebutuhan anggaran operasional Rp 975 M di luar pengadaan peralatan dan fasilitas, jumlah totalnya bisa tambah membengkak.

Sementara anggaran KPK untuk tahun ini hanya Rp734,2 miliar. Jumlah itu melorot sekitar 20 persen atau sekitar Rp250 miliar  dari anggaran tahun sebelumnya. Tahun  2016 anggaran KPK mencapai Rp991,8 miliar.

Dari jumlah itu, anggaran penindakan hanya Rp44,8 miliar. Penyerapan anggaran terbesar adalah untuk kegiatan sekretariat jenderal sebesar Rp517,5 miliar, disusul deputi informasi dan data Rp202,7 milliar, deputi pencegahan Rp75,4 miliar, dan deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat sebesar Rp3,4 miliar.

Menurut keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo, pemangkasan anggaran KPK itu disebabkan  oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo memang berkali-kali menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga negara. Ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, hal itu kembali ditekankan Presiden.

“Rutinitas yang sudah bertahun-tahun itu tolong dicek kembali. Banyak sekali biaya yang bisa dipotong dan bisa dihemat, agar bisa dilarikan ke belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Karena efisiensi anggaran itu, pembentukan Densus Tipikor ini bisa jadi akan menemui jalan buntu. Sebab, Presiden tentu akan lebih memilih memperkuat KPK sesuai janjinya, dengan memberikan anggaran sesuai yang diajukan KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here