Wujudkan Merit System TNI

0
217

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan akan tetap memelihara netralitas TNI dalam politik. Penegasan ini adalah pernyataan klasik setiap panglima TNI di era reformasi, sejak TNI diposisikan hanya sebagai alat pertahanan negara. Siapa pun yang menjadi Panglima TNI, pasti akan mengucapkan kalimat itu.

Terlibat dalam politik praktis memang sesuatu yang diharamkan bagi TNI, seperti juga bagi Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka adalah alat negara yang diwajibkan bersikap netral. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah memberikan batasan yang sangat jelas: ”Politik tentara adalah politik negara”. Artinya, tentara tidak boleh terlibat dalam politik kekuasaan.

Perkara batasan ini, kita percaya, Marsekal Hadi akan mampu menjaganya. Demarkasi ini sudah teramat jelas bagi TNI. Dan karena itu TNI pasti sudah mempunyai mekanisme internal yang rapi untuk mengatasi “pelintas batas” demarkasi itu.

Apalagi, di akhir masa jabatannya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo berpesan kepada prajurit TNI. “Siapa pun yang memimpin kalian, amati dia. Kalau sudah dia kelihatan akan menjual Kostrad, bersikap kalian. Tidak boleh TNI ke mana-mana. TNI harus netral. Biarkan saja yang lainnya bisa dibeli, tapi TNI tidak,” tegas Gatot, di depan prajurit Kostrad. Hal yang sama juga disampaikannya ketika berpamitan dengan kesatuan TNI lain.

Artinya, dalam urusan menjaga netralitas politik, bagi TNI sudah final.

Tapi, ada satu hal lagi yang mesti dijaga benar oleh Marsekal Hadi, yakni praktek “politik kantor” yang kerap atau lazim terjadi di berbagai lembaga pemerintah. Politik kantor itu merujuk pada pengertian tingkah laku orang atau kelompok dalam sebuah organisasi yang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengaruh atau posisi, dengan cara memperkuat diri sendiri atau melemahkan orang lain.

Faksi-faksi dalam organisasi adalah bentuk awal dari praktek politik ini. Dengan bergabung ke suatu faksi, maka probabilitas untuk mobilitas karir vertikal akan terbuka. Faksi-faksi ini bisa terbentuk berdasarkan patron, pertemanan, tahun kelulusan dan sebagainya.

Harus diakui, TNI tidak bersih dari praktek serupa ini –setidaknya di masa lalu. Dulu ada sebutan, misalnya, “orangnya Benny Moerdani”, atau setelah itu “orang Prabowo”, “orang Wiranto”. Juga ada penyebutan “ABRI Hijau” dan “ABRI Merah Putih”. TNI tentu saja tidak mengklarifikasi itu, namun di masa itu kenyataan ini menjadi rahasia umum.

Pengelompokan seperti ini melahirkan rivalitas tertentu dalam mengejar karir dan jabatan, dengan cara, tentu saja, menekan faksi yang berseberangan.

Mengapa ini terjadi? Sebenarnya itu gejala lumrah dalam sebuah organisasi –bahkan dalam organisasi militer yang notabene dipagari disiplin tinggi dan loyalitas mutlak. Polri pun mengalami gelaja yang sama. Tetapi, itu bisa ditelusuri jawabannya pada sistem manajemen personalia di tubuh TNI atau Polri.

Setiap penunjukan Panglima TNI selama ini tidak pernah ada penjelasan komprehensif kepada publik mengapa presiden memilih. Presiden berlindung di balik hak prerogatifnya untuk menunjuk Panglima TNI. Jika di zaman Orde Baru dulu, memang itu diputuskan sendiri oleh Pak Harto. Tetapi di era reformasi ini, UU TNI mengharuskan penunjukan oleh presiden harus disetujui DPR. Artinya, hak presiden menunjuk panglima TNI ini bukan hak prerogatif mutlak, sebab hak itu bersyarat dengan adanya persetujuan DPR.

Selama ini, tradisi pengusulan nama calon Panglima TNI ke DPR tidak disertai alasan mengapa nama calon itu yang diusulkan. Presiden hanya mengajukan calon ke DPR, dan terjadilah tawar-menawar politik tanpa parameter yang terukur dan objektif. Dalam Pasal 13 ayat 2 UU TNI, memang tidak ada keharusan presiden menyebutkan alasan. Berbeda dengan penunjukan Kapolri. Dalam Pasal 11 ayat 2 UU Polri disebutkan, pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.

Kalau parameter mobilitas karir tidak terukur, maka ukurannya dengan sendirinya sangat politis dan subjektif. Nah, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah memulai tradisi baru. Dia, meski tidak komprehensif, menyebutkan alasan penunjukan Panglima TNI.

Ketika menunjuk Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI tahun 2015 silam, Presiden beralasan figur Gatot diperlukan “untuk perkuatan organisasi TNI yang kita hitung berdasarkan situasi geopolitik dan geostrategis terkini”. Itu dikatakannya  di acara pernikahan putra di Solo, 10 Juni 2015.

Dalam memilih Hadi Tjahjanto pun demikian. Jokowi menilai Hadi “punya kepemimpinan dan kemampuan yang kuat untuk bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional”. Itu diucapkannya di  Bandung, 4 Desember 2017, usai meresmikan Jalan Tol Soroja.

Permulaan yang baik dari Presiden ini mesti dilanjutkan Marsekal Hadi dalam  manajemen sumber daya manusia TNI. Manajemen SDM di TNI harus sepenuhnya bersandar pada mekanisme merit system yang transparan, serta spesifikasi khusus lainnya sesuai kebutuhan tugas.

Merit system adalah pengelolaan sumber daya manusia yang berbasiskan pada prestasi (merit), di mana mobilitas karir dan penghargaan bagi anggota sepenuhnya berdasarkan pencapaian tugas.

Dalam batas tertentu itu memang sudah dilakukan, tetapi masih jauh dari yang seharusnya. Anggota TNI yang berprestasi buruk memang sudah banyak yang dikenai sanksi atau bahkan dipecat jika melanggar hukum Sementara yang berprestasi cemerlang tidak seluruhnya mendapatkan imbalan setimpal atas kinerjanya itu. Sering terjadi, orang yang prestasinya biasa-biasa saja justru mendapatkan promosi yang melebihi standar imbalan yang pantas.

Jika promosi tidak berbasiskan prestasi, dan dilandaskan pada pertimbangan subjektif, maka anggota TNI akan terpicu untuk mencari patron tertentu demi mendapatkan penilaian subjektivitas tersebut.

Patron itu biasanya bertingkat-tingkat sampai ke level tertinggi. Dan, biasanya pula, level tertinggi itu adalah aktor politik –baik yang bermain di gelanggang formal atau bergerak di balik layar. Patronase “politik kantor” ini adalah pintu bagi oknum TNI untuk bermain politik dalam menata karirnya.

Sebagaimana lazimnya, tidak ada makan siang gratis. Patronase itu tentu mensyaratkan konsesi. Konsesi yang paling masuk akal diminta dari seorang anggota TNI tiada lain kecuali miliknya yang paling berharga: ya, organisasinya sendiri. Inilah yang, dalam istilah Jenderal Gatot Nurmantyo tadi, disebut “membeli TNI”.

Benih inilah yang mesti dimusnahkan Marsekal Hadi Tjahjanto di era kepemimpinannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here