Xi Ingatkan Mattis, China Tak Ingin Kehilangan Wilayah

0
53
Menteri Pertahanan AS James Mattis diterima oleh Presiden China Xi Jinping di Beijing, Rabu (27/6) kemarin

Nusantara.news, Beijing – Saat bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis yang berkunjung ke Beijing, Presiden China Xi Jinping menegaskan pihaknya berkomitmen untuk perdamaian. Namun Xi mengingatkan, phaknya tidak mau kehilangan wilayah satu inci pun di Laut China Selatan yang disengketakan oleh sejumlah negara.

Ketegangan hubungan antara China dan AS meningkat setelah Trump mengumumkan “Perang Dagang” dan China terus meningkatkan klaim kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan. Di tengah ketegangan hubungan kedua negara, Mattis berkunjung ke Beijing yang tidak pernah dikunjungi pejabat Pentagon sejak tahun 2014 itu.

Perjalanan Mattis

Perjalanan tiga hari Mattis, selain bertemu Presiden China juga bertemu sejumlah sekutu regional AS di Asia Timur dan Tenggara.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Mattis membeberkan pembicaraannya dengan Xi Jinping pada hari Rabu (27/6) kemarin berjalan dengan sangat baik, dan dia menambahkan pertemuan itu sebagai bagian dari penugasan hubungan tingkat tinggi yang penting bagi peningkatan hubungan militer kedua negara.

Sedangkan Xi Jinping berkali-kali menegaskan negaranya memiliki niat damai, namun tidak ada konsesi apa pun yang dia tawarkan menyangkut wilayah kedaulatan China. “Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun dari wilayah yang telah diwariskan oleh leluhur kami,” tandas Xi sebagaimana dikutip dari sejumlah media lokal di China.

China, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei berebut klaim atas Laut China selatan

AS telah berulang kali mengkritik gerakan armada laut China di Laut China Selatan, dan sekaligus menuduh negara tirai bambu itu melakukan intimidasi terhadap tetangga-tetangganya dengan menempatkan armada militer di sana, dan bahkan China te;ah melakukan reklamasi untuk membangun pertahanan di kawasan yang disengketakan itu.

Sejumlah negara – seperti Vietnam, Malaysia dan Filipina memiliki klaim atas sejumlah pulau yang diokupasi China sebagai wilayah teritorialnya. China pun menganggap wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan miliknya yang diwariskan kekaisaran China sejak berabad-abad yang lampau. Kini China berkilah hanya ingin menegakkan kedaulatan teritorialnya.

Kawasan Laut China Selatan memang sejak lama menjadi perebutan wilayah, baik antara China dengan negara-negara Asean, maupun di antara negara Asean sendiri, sebut saja misalnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia yang oleh Abritasi Internasional akhirnya dimenangkan oleh Malaysia.

Laut China Selatan selain menjadi lokasi jalur pelayaran internasional yang strategis dan jalur penangkapan ikan yang kaya, diduga juga memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Maka negara-negara di tepiannya seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Indonesia yang berada di ujung selatan, acap kali terlibat dalam sengketa memperebutkan pulau-pulau yang memang banyak berserak di sana.

Tur Asia Menteri Pertahanan AS James Mattis terjadi setelah pertemuan bersejarah di Singapura antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Setelah berkunjung ke Beijing, Mattis beranjangsana ke Korea Selatan dan bertemu menteri pertahanan negara itu, Song Young-moo.

Kepada Young-moo Mattis berusaha meyakinkan Seoul tentang komitmen negaranya untuk keamanan kawasan semenanjung tetap ketat. Dia juga mengungkap, keputusan Trump untuk menangguhkan latihan gabungan militer dengan Korea Selatan dan Jepang akan menciptakan “peningkatan kesempatan bagi para diplomat kami untuk bernegosiasi, meningkatkan prospek untuk solusi damai di kawasan Semenanjung Korea dan Laut China Selatan”.

Langkah Presiden Trump untuk membatalkan latihan militer gabungan – setelah pertemuannya dengan Jong-un – dipandang sebagai konsesi besar untuk Korea Utara dan tampaknya sangat mengejutkan sekutu-sekutu AS di Asia Timur. Selama ini Korea Utara memandang latihan gabungan itu untuk menyerang wilayah. Tapi pemerintah Seoul menganggap latihan militer gabungan itu sebagai tindakan defensif.

Sengketa Laut China Selatan

Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran utama di Asia Timur sebelumnya tampak seperti perairan yang tak bertuan. Gugusan Pulau dan kepulauan, sebagian besar pulau-pulau karang tak berpenghuni, sejak beberapa dekade terakhir menjadi obyek sengketa di antara negara-negara terdekatnya – meliputi antara lain China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei dan Filipina.

China telah mendukung klaimnya yang luas dengan membagun pulau dan mengintensifkan patroli angkatan lautnya. AS yang juga hadir di sana menegaskan, pihaknya tidak mengambil bagian dalam konflik teritorial di wilayah itu. Namun AS telah mengirim kapal-kapal militer dan pesawat di sekitar pulau yang disengketakan, dan menyebutnya sebagai “kebebasan navigasi” operasi untuk memastikan akses ke pengiriman utama dan rute udara.

Kedua belah pihak – baik China maupun AS – saling menuding telah melakukan “militerisasi” di wilayah Laut China Selatan.  Ada kekhawatiran kawasan ini akan menjadi “titik api” terjadinya peperangan antara AS dan sekutunya berlawan China yang dimusuhi oleh banyak negara – termasuk Vietnam yang berusaha menyangkal klaim Chna atas beberapa pulau di sana.

Ini adalah perselisihan wilayah dan kedaulatan atas wilayah laut, dan Paracels dan Spratly – dua rantau kepulauan yang diperebutkan oleh sejumlah negara. Di sepanjang pulau-pulau ada beberapa gugusan karang, atoll, gumuk pasir, seperti misalnya Beting Scarborough.

Obyek sengketa

Meskipun sebagian besar pulau-pulau itu tidak berpenghuni, Paracels dan Spratly mungkin memiliki sumber daya alam di sekitar mereka. Penjelajahan kecil di daerah itu sangat sedikit, sehingga perkiraan sebagian besar diekstrapolasikan dari kekayaan mineral di daerah sekitarnya.

Selain itu, laut juga dianggap sebagai rute pelayaran utama dan rumah bagi daerah penangkapan ikan yang memasok mata pencaharian orang-orang di semua negara yang terlibat dalam sengketa wilayah.

Sejauh ini China mengklaim wilayah terbesar di kawasan ini – sebuah wilayah yang didefinisikan oleh “garis sembilan garis putus” yang membentang ratusan mil ke selatan dan timur dari provinsi paling selatan di Hainan.

Beijing mengatakan, haknya untuk daerah itu sudah terjadi sejak rantai Pulau Parasel dan Spratly dianggap sebagai bagian integral dari bangsa China, dan pada tahun 1947 China mengeluarkan peta yang merinci wilayah kekuasaannya. Itu menunjukkan dua gugusan pulau itu jatuh ke wilayah, dan ini juga dicerminkan dengan keberadaan Taiwan yang hingga kini masih dianggap sebagai bagian dari wilayah China.

Namun sejumlah ahli hukum kelautan menyebut China belum mengklarifikasi klaimnya dengan dokumen yang memadahi – dan bahwa garis semubilan garis putus-putus yang muncul di peta China yang meliputi hampir keseluruhan Laut China Selatan tidak termasuk koordinat. Juga tidak jelas apakah China hanya mengklaim wilayah darat dalam garis sembilan garis putus-putus, atau semua perairan masuk dalam wilayah teritorialnya.

Vietnam dengan sengit mendebat catatan sejarah Tiongkok, dan menegaskan bahwa China tidak pernah menyatakan kedaulatan atas pulau-pulau itu sebelum tahun 1940-an. Vietnam mengatakan, oenduduknya secara de facto dan aktif telah menguasai Parasel dan Spratly sejak Abad ke-17 dan pihaknya mengaku memiliki bukti-bukti tentang itu.

Klaim Filipina dimenangkan oleh Pengadilan Hukum Laut PBB

Sedangkan Filipina mengklaim pulau yang berdekatan dengan wilayahnya, yaitu Beting Scarborough atau kalau di China lebih dikenal dengan nama Pulau Huangyan – yang berjarak 100 mil dari negaranya dan 500 mil dari China sebagai pulau miliknya. Untuk itu Filipina telah mengajukan klaim ke Abritrasi Internasional yang tentu saja ditentang oleh China.

Malaysia dan Brunei juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang dalam pandangan mereka termasuk dalam zona ekonomi ekslusif mereka – sebagaimana didefinisikan oleh UNCLOS – PBB tentang Hukum Laut. Brunei memang tidak mengklaim satu pun pulau yang ada di sana, namun Malaysia mengklaim sejumlah kecil pulau di Spratly.

Dalam perebutan klaim atas pulau-pulau itu, telah terjadi perang antara Vietnam dan China pada tahun 1974 ketika China merebut Parasel dari Vietnam dengan menewaskan sekitar 70 pasukan Vietnam. Sejak itu, meskipun China dan Vietnam sama-sama komunis – namun tidak pernah akur dalam hubungan apa pun.

Hubungan China-Vietnam kembali memburuk tahun 1988 setelah keduanya terlibat pertikaian di Spratly. Ketika itu kedua negara kehilangan sekitar 60 pelaut.

Perang maritime yang panjang juga terjadi antara China dan Filipina – dan antara China melawan Vietnam – sejak awal 2012. Filipina dan China saling menuduh atas penguasaan Pulau Beting Scarborough. Di tahun 2012 pula angkatan laut China menyabotase dua operasi eksplorasi Vietnam yang memicu protes besar-besaran warga Hanoi.

Tahun 2013 lalu Filipina mengancam akan membawa kasusnya ke pengadilan PBB di bawah naungan Konvensi PBB tentang hukum laut untuk menantang klaimnya. Pada Juli 2016, Tribunal memenangkan gugatan Filipina dan memutuskan China melanggar hak kedaulatan Filipina.

Pada bulan Mei 2014, pengenalan oleh China dari rig pengeboran lepas pantai dekat kepulauan Parasel menyebabkan beberapa tabrakan antara kapal Vietnam dan China. Belum lagi dalam konflik pencurian ikan oleh kapal berbendera China di wilayah perairan Indonesia yang tampaknya didukung penuh oleh angkatan laut China.

AS yang berkepentingan mengontrol wilayah pasifik tentu saja tidak suka wilayah geo-politiknya di Asia Tenggara dan Timur “diobok-obok” oleh China. Ketegangan ini yang sebenarnya akan dirundingkan oleh Mattis kepada Xi Jinping. Namun Xi Jinping justru balik menantang, tidak ingin seinci pun kehilangan wilayah – termasuk di Laut China Selatan yang masih abu-abu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here