Yakinlah, Jokowi Takkan Bisa ‘Tidur Pulas’

0
365
Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Nusantara.news, Jakarta – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengaku dapat ‘tidur pulas’. Urusan pengamanan suara Pilpres 2019 di wilayah Indonesia bagian Timur, diserahkan kepada Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN), Jusuf Kalla.

“Tadi bisik-bisik waktu makan siang, ‘Sudahlah Pak, Pak Jokowi serahkan saja semuanya Sulawesi, Indonesia Timur kepada saya’. Kalau Pak Jusuf Kalla sudah ngomong seperti itu ya saya bisa tidur pulas,” ujar Jokowi di Makassar, Sabtu (22/12).

Setidaknya ada tiga alasan Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden RI mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin  dibanding lawannya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pertama, Jokowi dinilai merupakan kandidat terbaik yang ada pada pesta demokrasi tahun depan. “Karena (Jokowi) yang terbaik di antara yang ada,” kata JK di Makassar.

Kedua, Jokowi yang berstatus petahana tentunya tidak perlu lagi belajar dan beradaptasi untuk mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan bangsa. Dengan begitu, Jokowi dinilainya dapat bekerja lebih cepat dalam menuntaskan permasalahan bangsa.

“Yang kedua, kan (Jokowi) sudah menguasai masalah, tidak perlu, tidak butuh waktu untuk belajar lagi. Kita kan butuh yang kerja cepat,” ujar JK.

Ketiga, Jokowi dianggap cukup berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipercaya paling mampu untuk membuat kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik.

“Kita lihat momen sampai hari ini, selama empat tahun kan cukup baik, cukup berhasil. Ke depan (Jokowi) tentunya belajar dari keadaan, pastinya akan berbuat lebih baik lagi,” ujarnya.

Dukungan JK ini dianggap Jokowi menjadi modal apik untuk memenangkan Pilpres 2019. Apalagi dalam Pilpres 2014 lalu, Jokowi dan JK hampir memenangi seluruh wilayah pertarungan di Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi hingga Papua.

Sayangnya, kondisi dulu dan sekarang tidak sama. Dukungan JK tidak beda dengan dukungan yang diberikan La Nyalla Mattalitti. Dimana La Nyalla optimis dapat memenangkan 80 persen suara Madura untuk Jokowi. Bahkan La Nyalla berani bersumpah ‘potong leher’ jika Prabowo menang di wilayah Madura. Padahal La Nyalla bukan orang Madura, bukan pula tokoh Madura, dan bukan penentu suara. Bagaimana bisa dia merayu dan memahami orang Madura. Sikap politiknya terlalu berlebihan.

Mengutip Dhimam Abror Djuraid, Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN), sikap politik La Nyalla hanya menambah gaduh. Hanya karena La Nyalla bisa mengendalikan suara Madura karena berpengalaman dalam Pilgub Jatim 2004 ketika membela Khofifah melawan Soekarwo, bukan berarti mengasumsikan orang Madura bisa disogok dengan uang dan akan manut pada kiai.

“Itu asumsi dangkal yang tidak memahami tradisi perlawanan kritis Madura. Jangankan cuma kiai atau preman lokal, profesor sehebat Habibie pun mati kutu. Sewaktu menjadi Menristek, Habibie berkunjung ke Madura dan berceramah mengenai kehebatan orang Amerika yang bisa mendarat di bulan. Seorang peserta menginterupsi supaya Indonesia mengirim manusia ke matahari. Habibie menjawab tidak mungkin, karena pesawat akan meleleh sebelum mendekat matahari. Tak mau kalah si Madura mengusulkan pesawat berangkat setelah maghrib,” kata Abror.

Begitu juga dengan JK, merasa berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, bagian dari wilayah Indonesia Timur, sehingga dapat mengamankan suara Pilpres 2019, sikap politik ini terlalu ambisius dan tendensius.

Bukti paling konkret, sejumlah warga Sulawesi Selatan yang berdomisili di Jawa Timur yang dulu mendukung Jokowi-JK, memastikan bersikap netral dalam Pilpres 2019. Hal ini dikatakan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Jatim Lukman Ladjoni, ang berharap Jatim tetap kondusif dalam tahun politik 2019. “Kami semua  anggota KKSS berbeda pilihan, tapi tidak membuat mereka pecah belah. Apalagi, sampai mengorbankan nilai-nilai kerukunan sesama warga Sulawesi Selatan,” kata Ladjoni.

Meski JK menjadi Pembina KKSS Pusat, namun secara kelembagaan KKSS Jatim memilih untuk netral. Mereka tampaknya tidak mau mengikuti sikap politik JK yang sudah blak-blakan menyatakan mendukung Jokowi.

“Secara kelembagaan, kami netral. Tidak akan mengarahkan dukungan ke salah satu capres. Kami membebaskan anggota KKSS Jatim menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing. Jangan ada perpecahan,” ujarnya.

Apapun langkah politik yang ditempuh JK, saat ini tidak terlalu manjur lagi. Apalagi sampai mengamankan suara warga Indonesia Timur.

Masih ingat dengan pernyataan JK pada 2014 sebelum digandeng Jokowi, saat itu JK dalam sebuah video wawancara mengungkapkan pentingnya faktor rekam jejak dan pengalaman, ketimbang umur seseorang untuk dijadikan sebagai calon presiden.

Yang mengejutkan JK berkomentar soal Jokowi yang saat itu mulai digadang-gadang menjadi presiden karena popularitasnya yang tinggi. “Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI, pengalamannya lewat wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal di Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri, tapi kalau sukses di DKI, ya silakan,” kata JK dalam video yang tidak diketahui kapan diambil.

Artinya ramalan JK sebenarnya sudah mendekati kenyataan. JK sebenarnya sadar bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan mantan Walikota Solo itu sarat dengan masalah dari ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Banyak janji-janji Jokowi semasa kampanye tidak ditepati. Ini yang membedakan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Dulu, dalam Pilpres 2014, Indonesia Timur dimenangkan Jokowi karena faktor JK. Meski saat itu ramalan JK bisa diredam karena masyarakat yakin dengan JK menjadi pendamping Jokowi, maka Indonesia tidak jadi hancur. Tapi kini kondisi berbanding terbalik. Masyarakat mulai melek, bahwa tidak jaminan Jokowi kembali memimpin, kondisi Indonesia akan membaik. Buktinya JK selama mendampingi Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa.

Fuad Bawazier, ahli ekonomi sekaligus pengamat politik meragukan jaminan JK. Tidak semua suara Indonesia Timur dapat direguk dengan mudah untuk Jokowi. Meskipun dikabarkan sudah ada pengerahan pengunjung melalui berbagai jalur birokrasi atau aparat atau dinas, dan bujuk rayu atau iming-iming. Di mana-mana aspirasi yang muncul tetap 2019 Ganti Presiden. Karena masalah utamanya ada di Jokowi yang tidak memenuhi janji-janjinya saat kampanye dulu.

“Saya yakin Jokowi dan kubunya menyadari aspirasi yang tidak terbendung ini. Orang Indonesia Timur juga tahu bahwa JK pada Pilpres 2014 merupakan faktor penting dalam memenangkan JKW karena JK adalah tokoh Islam dan tokoh Indonesia Timur. Tetapi publik melihat kenyataan bahwa dalam perjalanannya sejak 2014 sampai dengan sekarang, JK hanya di parkir laksana mobil tua,” terang Fuad.

Di mata Fuad, JK ibarat pepatah habis manis sepah dibuang. Sama dengan Mahfud MD dimana mayoritas orang Madura merasa geram tokohnya diperlakukan tidak adil. Ketika banyak tokoh Islam merasa diperlakukan tidak adil, JK nyatanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kondisi ekonomi kembang kempis, JK juga tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan JK hanya mengikuti arus mengalir. Berbeda ketika JK menjadi Wapres SBY. Ia tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi sekaligus menjadi tokoh sentral dan penanggung jawab. Di akhir kepemimpinan periode pertama SBY, JK sempat mendapatkan julukan “The Real President”. Bahkan ada yang menyebut, kala itu di Indonesia dipimpin dua matahari kembar.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here