Yang Tersisa dari Hamburg, Lokasi KTT G20

0
64
Demonstran anti G20 bentrok dengan petugas di Hamburg, Jerman, Jumat (7/7). ANTARA FOTO

Nusantara.news, Hamburg – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara G20 telah berakhir dengan 19 poin kesepakatan atau komunike bersama, satu di antaranya mengenai penerapan inklusifitas pertumbuhan ekonomi global, yang tak lain menolak proteksionisme ekonomi seperti diinginkan Amerika Serikat.

Dalam KTT tersebut Afrika menjadi salah satu benua yang mendapat berkah, karena Jerman dan sejumlah negara lain, termasuk Indonesia, berhasil meyakinkan agar G20 berkomitmen meyisihkan Rp17 triliun per tahun untuk investasi di benua hitam itu untuk pembangun infrastruktur. Afrika telah mengalami kesejangan ekonomi yang lebar (USD 50 miliar per tahun) dengan 60 persen penduduknya masih kekurangan listrik.

Di antara sejumlah keberhasilan, namun kanselir Jeman Angela Merkel gagal menemukan kata sepakat dengan presiden AS Donald Trump tentang upaya mencegah perubahan iklim, meskipun 19 anggota G20, di bawah dirijen Angela Merkel, tetap berkomitmen untuk menjalankan “Kesepakatan Paris” tentang perubahan iklim. Trump sendiri, tampak lebih asyik melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara ketimbang mendorong inisiatif untuk disepakati bersama.

Ada satu momen, Trump meninggalkan kursinya di ruang rapat tertutup dan digantikan oleh putrinya Ivanka Trump. Trump sendiri keluar menemui sejumlah kepala negara satu per satu.

Selain keputusan yang tidak bulat atau mengambang, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia yang melawan arus G20, perhelatan akbar tersebut juga menyisakan setitik “nila”, ribuan orang demonstran di luar arena KTT bentrok dengan aparat keamanan. Sampai para pemimpin negara itu pulang, Hamburg yang tak lain kota kelahiran kanselir Angela Merkel, masih bergolak. Sejumlah fasilitas umum dan properti milik swasta dirusak dan dijarah, sejumlah kendaraan terbakar teronggok di pinggir-pinggir jalan.

Reputasi Jerman sebagai negara bebas berpendapat

Sampai saat ini, kericuhan yang menyebabkan sekitar 476 petugas polisi dan sejumlah demonstran  terluka, serta lebih dari 400 orang ditangkapi atau ditahan, masih menjadi perdebatan di Jerman, seputar siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa ini?

Di Barat, negara selalu saja dihadapkan dengan dilema antara mengizinkan kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum. Lebih-lebih di Jerman, karna punya pengalaman tentang Nazisme dan Komunisme.

Aksi kekerasan yang merusak KTT G20 di Hamburg pekan lalu telah memunculkan tudingan bahwa pihak berwenang lengah, kendati ada lebih dari 20 ribu petugas kepolisian diturunkan dari seluruh Jerman dan Uni Eropa. Kejadian ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan yang cenderung politis tentang siapa yang harus disalahkan atas hilangnya kontrol di beberapa daerah pada saat sekelompok besar orang mengekspresikan kemarahan mereka terhadap sistem politik dan ekonomi global.

Perdebatan menjadi hangat, mengingat pemerintah saat ini, Angela Merkel (inkumben), akan maju kembali dalam pemilu Jerman bukan September mendatang. Apakah kericuhan sengaja ditimbulkan untuk menghancurkan reputasi Mekel yang memang tengah naik daun?

Kelompok kiri menuding polisi bertanggung jawab. Mereka mengklaim bahwa demonstrasi yang dilakukan tanpa kekerasan karena merupakan prinsip dasar demokrasi di Jerman yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi Jerman tahun 1949, diperkuat keputusan pengadilan tentang itu selama bertahun-tahun.

Kalangan konservatif menuding bentrokan terjadi karena ulah pengacau atau penyusup yang menyamar sebagai demonstran.

“Mereka bukan demonstran, mereka adalah pembuat kekacauan kriminal, merusak properti, menjarah dan membakar,” kata menteri dalam negeri Jerman Thomas de Maizière, Senin (10/7) sebagaimana dilansir New York Times.

“Pembuat kekacauan baik dari Jerman dan Eropa tidak bisa mengklaim motif politik,” katanya. “Siapa pun yang melemparkan lempengan beton ke petugas dapat dituduh melakukan percobaan pembunuhan,” tambahnya.

Menurut de Maizière, sebetulnya sebelum G-20 dimulai, ratusan calon demonstran kembali ke perbatasan Jerman di bawah kendali khusus.

“Ratusan demonstran datang ke Hamburg dari tempat lain di Eropa dan telah menyelundupkan peralatan ke Jerman pada dua tahun yang lalu. Tindakan mereka terorganisir, dipersiapkan dan teratur,” kata de Maizière.

Di kalangan demonstran sendiri, aksi anarkis tidak diharapkan, meskipun sebagian aktivis veteran menyadai potensi kerusuhan bisa meletus kapan saja di Hamburg telah lama menjadi rumah bagi sekitar  8.000 kaum kiri dan anarkis.

“Tentu kami berharap demonstrasi itu damai,” kata Caral Gottas, anggota kelompok Attac yang membantu mengorganisir pawai terbesar pada hari Sabtu lalu.

“Seharusnya damai, itulah yang mereka putuskan beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi tadi malam bukanlah bagian dari rencana kami,” katanya, mengacu aksi kekerasan dan penjarahan yang terjadi  Jumat malam lalu.

“Tidak bertanggung jawab, orang bodoh yang melakukan ini. Kami ingin memberi tahu orang tentang sebuah topik, bukan ingin membakar kota kami sendiri,” kata dia.

“Pengadilan Jerman telah mengeluarkan banyak keputusan selama bertahun-tahun untuk mengatur demonstrasi damai dengan keputusan-keputusan yang belum diatur oleh Undang-Undang Dasar,” kata Christian Pestalozza, profesor hukum di Universitas Berlin.

“Pengadilan umumnya menjamin hak untuk melakukan demonstrasi dan bahkan sering berpihak pada tuntutan para demonstran,” tambahnya.

Terkait politik dalam negeri

Untuk kali ini, Menteri Dalam Negeri de Maizière, yang merupakan seorang Demokrat Kristen dan Olaf Scholz, walikota Hamburg dari Demokrat Sosial, meminta pengadilan untuk mengeluarkan hukuman keras bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran di Hamburg.

Dan untuk peristiwa ini, dua partai utama dari kanan tengah dan kiri tengah ini menahan diri untuk menyalahkan satu sama lain. Karena masing-masing memang sama-sama terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan KTT 20 Hamburg. Lebih-lebih, Kanselir Angela Merkel dari Demokrat Kristen, yang lahir di Hamburg, sedang menginginkan masa jabatan keempatnya dalam pemilihan bulan September nanti. Saat ini partai Demokrat Kristen Merkel menurut survei menunjukkan akan mengalahkan partai Demokrat Sosial dengan mudah.

Pekan lalu, Scholz meyakinkan semua orang bahwa pertemuan puncak Hamburg akan berjalan dengan lancar, seperti festival yang diselenggarakan sebelumnya untuk merayakan sejarah kota tersebut sebagai pelabuhan Hanseatic.

“Ketika demonstrasi terjadi di luar kendali di Hamburg, itu adalah semacam bencana lain,” tulis pengamat politik Heribert Prantl di koran Süddeutsche Zeitung.

“Meskipun Merkel mendapat sedikit keuntungan politik, karena berhasil menjaga G-20 bersatu dalam semua masalah, kecuali perubahan iklim, namun pemerintah terbukti tidak dapat menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi dengan menjaga ketertiban,” tambahnya.

“Polisi memiliki dua tugas dalam keadaan seperti ini: mencegah kekerasan, dan melindungi hak dasar untuk berdemonstrasi,” lanjut Prantl. “Di G20 Hamburg, mereka sayangnya gagal mengatasi keduanya.”

Kericuhan demonstrasi Hamburg tidak bisa dilihat sebelah mata, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan dengan baik penyebab kericuhan dan melakukan penanganan yang kontraproduktif terhadap para demostran yang ditangkapi, tentu akan menjadi batu sandungan bagi elektabilitas partai pemerintah di pemilu mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here