Yenny Wahid: Mendukung Jokowi Karena Sila Kelima, Benarkah?

0
112
Yenny Wahid dan Gusdurian mendukung Jokowi karena menghadirkan nilai-nilai Pancasila sila kelima.

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu keluarga almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam elemen Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) resmi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan putri kedua Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018). Pun begitu, istri Gus Dur dan putri lainnya bersama elemen Gusdurian di segmen nonpolitik, memilih netral.

Yenny bersama Barikade Gus Dur beralasan memilih Jokowi-Ma’ruf karena dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan menghadirkan sila kelima yaitu keadilan sosial. Kebutuhan dasar ini, menurut Yenny, jarang tersapa kecuali oleh pemerintahan Jokowi.

“Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu, Presiden Jokowi akan kembali memimpin negeri ini,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga disebut telah menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah.

Tak hanya itu, Yenny memaparkan Jokowi dinilai mampu memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap bangsa Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya.

Apakah benar Jokowi sudah menghadirkan sila kelima Pancasila selama periode kepemimpinannya? Coba kita ulas.

Sila kelima Pancasila berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas. Nilai sila kelima ini umumnya digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Tentunya nilai-nilai luhur ini mempunyai kekhasan dan kelebihan. Sedangkan prinsip keadilan seperti dijabarkan Sunarjo Wreksosuharjo,2000:35, yaitu berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Dengan sila kelima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sifat keadilan sosial itu sendiri merupakan sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material, bahagia spiritual, lahir dan batin.

Namun sebelum mencapai keadilan sosial, sebelum mendapatkan kebahagiaan, tentunya banyak tahapan yang perlu diraih. Jangankan sila kelima, kepemimpinan Jokowi sampai saat ini belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat.

Setelah era reformasi, yang namanya keran demokrasi terus-terusan mencapai titik terendah. Padahal demokrasi diletakkan founding fathers di urutan keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.

Gerakan #2019GantiPresiden menjadi titik terendah demokrasi Jokowi. Penghadangan dan pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat dianggap Jokowi ada batasannya.

Alasan Jokowi, langkah kepolisian membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat dengan pertimbangan keamanan. Deklarasi ini di sejumlah tempat dinilai berpotensi memicu bentrokan antara pihak yang pro dan kontra.

Pemerintahan beranggapan deklarasi #2019GantiPresiden jika tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka seharusnya bisa dilakukan di mana saja. Sayangnya, pertentangan dilakukan karena penguasa panik. Seperti penghadangan Neno Warisman dan para tokoh gerakan #2019GantiPresiden di Bandara Hang Nadim, Batam, diketahui bukan oleh warga setempat melainkan oleh orang-orang sewaan. Sementara aparat keamanan tidak berkutik alias membiarkan aksi anarkis tersebut.

Persekusi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS) di berbagai daerah juga merupakan bentuk kepanikan pemerintah. Karena tabligh UAS yang selalu dibanjiri ribuan umat Islam.

Berbagai ancaman dan intimidasi menimpa UAS. Dari persekusi yang sebelum-sebelumnya, pelarangan itu dilakukan karena mereka mempertanyakan soal kecintaan UAS terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinekaan. Soal ini sebenarnya sudah dijawab UAS saat menghadiri undangan ceramah di Mabes TNI AD dan MPR.

Yang disayangkan, pelaku persekusi dari kelompok ormas merasa sebagai warga negara kelas pertama, merasa sebagai kelompok yang paling pancasilais, paling cinta NKRI, paling toleran dan paling terdepan membela negara ini.

Imbasnya, di sejumlah daerah mendadak terjadi kehebohan pemahaman soal Islam Nusantara. Istilah yang sering didengungkan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) itu ditentang kehadirannya saat dibawa oleh Banser. Hal itu dipandang telah melenceng dari konsep Islam yang sebenarnya. Padahal latar belakang penolakan diketahui persis dari penolakan UAS yang dilakukan oleh kelompok ormas Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat bahkan secara tegas menolak konsep Islam Nusantara dengan sederet argumen. Padahal, MUI pusat tidak menolak Islam Nusantara. Ya, Islam dan Islam diadu. Dan, model seperti ini hanya terjadi di rezim sekarang.

Kalau demokrasi yang termaktub di sila keempat sudah tercoreng, bagaimana negara ini bisa berlabuh ke nilai Pancasila yang lebih tinggi yang harus diraih setelah Indonesia menikmati demokrasi, yakni keadilan sosial?

Kelola Pasal 33 sudah keliru

Agenda kesejahteraan sosial di rezim ini, seperti yang dikatakan Yenny Wahid, sebenarnya berada di bawah bayang-bayang kepentingan pihak-pihak yang kuat atau kekuatan pemodal semata.

Walhasil, Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi nafas sila kelima terus-terusan digiring menjauh dari idealitas konstitusionalnya. Padahal, Bung Hatta sudah berjibaku hampir setengah mati untuk memperjuangkan Pasal 33 tersebut masuk ke dalam batang tubuh UUD 1945 di tengah-tengah sengitnya percaturan ideologi saat itu. Bung Hatta berharap Pasal 33 tidak terdegradasi, sebab kebahagiaan rakyat dialihkan pada mekanisme dan dinamika pelaku pasar, baik domestik maupun  global.

Namun lihatlah apa yang terjadi sekarang. Massifnya liberalisasi ekonomi saat ini seolah menjadi pembenaran penguasa yang butuh sumber-sumber dana alternatif untuk memenangi kontestasi demokrasi yang semakin mahal.

Satu persatu aktor-aktor ekonomi mulai pengusaha, konglomerasi, multinational company, transnational company, dan lain-lain, mulai terjun ke arena politik untuk menawarkan sumber-sumber dana alternatif demi membiayai kontestasi demokrasi yang kian mahal tersebut.

Daftar 50 orang terkaya di Indonesia hanya itu-itu saja seperti yang diumumkan oleh Majalah Forbes. Laporan Oxfam mengungkapkan empat orang terkaya di Indonesia memegang kekayaan setara dengan 100 juta rakyat miskin. Laporan tersebut menyebutkan peningkatan jumlah miliarder pada tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Ada satu miliarder baru setiap dua hari. Artinya, orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja US$ 1 juta per hari.

Pada bagian lain, Mega Insitute pernah merilis bahwa Material Power Index (MPI) Indonesia mencapai 584.478, lebih tinggi dibanding negara-negara lain, kecuali Filipina. MPI adalah rata-rata kekayaan orang terkaya di Indonesia dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Mega Institute mencatat, total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

World Bank melaporkan, pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang paling kaya di Indonesia. Artinya, kebanyakan orang Indonesia tak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Ini menunjukkan kondisi oligarki ekonomi di Indonesia berkolerasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, tanah dan energi Indonesia saat ini telah benar-benar dikuasai oleh asing. Misalkan saja ada salah satu perusahaan asing yang nyata-nyata menguasai lebih dari 40 persen energi Indonesia. Jika dirata-rata, asing telah menguasai lebih dari 70 persen sumber daya alam (SDA) Indonesia. Sebagai contoh UU Sumber Daya Air, sampai sekarang tidak berlaku bagi Aqua dari Danone yang menjadi biang air.

Kesalahan rezim ini dalam mengelola ekonomi terlihat dari utang pemerintah hingga akhir Agustus 2018 yang mencapai Rp 4.363 triliun atau sekitar 30,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Jumlah ini naik Rp 110 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada Juli 2018 yang tercatat Rp 4.253 triliun, di mana pada saat itu rasio utang terhadap PDB mencapai 29,74%. Posisi utang pemerintah, memang melonjak cukup signifikkan hingga Rp 547,4 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu.

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan, peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi – JK disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak (tax rasio).

Utang pemerintah Indonesia memang relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan utang kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, tidak bisa begitu saja membandingkan total utang Indonesia dengan negara lain, apalagi negara maju.

Saat ini negara penguatan paling besar adalah Jepang. Utang negeri Sakuran itu terhadap PDB mencapai 253%. Negara tetangga seperti Singapura, pun rasio utangnya terhadap PDB mencapai 100%.

Jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang di Indonesia relatif lebih tinggi. Belum lagi mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri relatif kecil.

Soal kemiskinan, rezim Jokowi melalui Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 10%. Secara angka, versi BPS adalah fakta tapi jika dianalisa menurut versi global (Bank Dunia) tentu saja hoax. Sebab angka kemiskinan versi BPS menggunakan standar angka kemiskinan Rp 11.000 atau USD 0,95 per orang per hari.

Nilai Rp 11.000 yang menjadi patokan biaya hidup sangat tidak logis dan manipulatif karena nilai tersebut untuk makan 3 kali sehari saja tentu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya, yakni makan dan minum. Ini belum berbicara soal sandang dan biaya hidup lainnya.

Dalam hal kesehatan, hal ini bisa dilihat dari pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang carut marut sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak mendasar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2014, pendapatan yang diterima sebesar Rp41,51 triliun, sedangkan beban yang harus ditanggung sebesar Rp44,82 triliun, artinya terjadi defisit sekitar Rp3,31 triliun. Pada 2015, angka defisit membengkak menjadi Rp9,07 triliun.

Pada 2016, angka defisit BPJS Kesehatan sedikit turun menjadi Rp8,56 triliun. Sementara defisit pada 2017 tercatat sebesasr Rp9,75 triliun, sehingga total defisit sampai akhir 2017 sebesar Rp25,5 triliun. Pada 2018 defisit keuangan BPJS diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Mengutip tulisan Eddy Junaidi, wartawan senior Nusantara.News, rezim ini dibanding Soeharto masih kalah jauh. Era Soeharto diwarisi angka kemiskinan di atas 50% oleh Orde Lama, Presiden Soekarno. Namun dengan tim ekonomi yang handal (geng Berkeley) dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof. Emil Salim, Prof. Sadli, mereka menjadi “dream team” dalam Kabinet Soeharto.

Dengan strategi subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar: sembako, BBM, listrik, dan produk-produk pertanian mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, program pemberdayaan, khususnya pertanian telah mampu mewujudkan swasembada pangan di tahun 1994, dan memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Soeharto “ngotot” untuk memperbesar biaya sektor pertanian pada APBN.

Tidak heran, petani bisa keluar dari kemiskinan karena infrastruktur (waduk dan pengairan), pupuk, bibit disubsidi, serta penyuluhan yang gencar. Soeharto adalah satu-satunya Presiden yang memahami bahwa pertanian adalah sokoguru ekonomi rakyat Indonesia, dan desa adalah berbasis pertanian. Desa adalah basis kemiskinan, dan mayoritas adalah petani, sehingga sejak tahun 1971-1992 pertanian difokuskan sebagai prioritas pembangunan. Kebijakan ini sering berbenturan dengan geng Berkeley (Prof. Widjojo Nitisastro, dkk.), tapi Soeharto “ngotot”, karena ia memahami dan mempunyai visi yang kuat.

Soeharto meyakini bahwa 65% rakyatnya tergantung dari sektor pertanian, mengatasi kemiskinan adalah membangun sektor pertanian, walau disadari ia “otoriter” dan sangat bertentangan dengan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya.

Karena itu dengan kondisi ini, patut dipertanyakan bagaimana rezim Jokowi dapat memberi kebahagiaan yang berkeadilan sosial seperti yang dibanggakan Yenny Wahid, atau yang tumbuh subur justru neoliberal. Ya, semoga pilihan Yenny Wahid tidak salah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here