YLKI: Taksi Online Belum Mampu Lindungi Konsumen

0
118

Nusantara.news, Surabaya – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sejumlah hal terkait aturan transportasi berbasis aplikasi online yang akan diberlakukan 1 April 2017 mendatang.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dinilai belum menjamin pemenuhan kebutuhan konsumen.

“Taksi online belum mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan kepada konsumen yang sebenarnya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Nusantara.news, Kamis, (23/3/).

Termasuk soal tarif yang tidak murah, bahkan bisa lebih mahal dibanding taksi konvensional. Salah satu alasannya karena pemberlakuan tarif berdasarkan jam sibuk (rush hour) dan non-rush hour. “Pada rush hour, tarif taksi online jauh lebih mahal, apalagi dalam kondisi hujan,” lanjutnya.

Sementara, untuk pemberlakuan tarif bawah taksi online secara praktis tidak sulit, karena selama ini justru sudah diterapkan tarif batas bawah dan batas atas.

Transportasi online ini baru memberi satu kemudahan, yakni aksesibilitas, lebih mudah didapat daripada yang konvensional. Tetapi dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan lain, seperti keselamatan, keterjangkauan dan standar pelayanan untuk menjamin kenyamanan konsumen.

YLKI justru lebih menyorot mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan aturan baru itu. Mereka meragukan pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran saat revisi Permenhub tersebut diberlakukan. Termasuk, saat terjadi kehilangan barang atau kecelakaan.

“Jika terjadi sengketa perdata dengan konsumen, akan diselesaikan via abritase di Singapura. Ini jelas tidak adil dan tidak masuk akal, bahkan merugikan konsumen,” tegas Tulus.

Operator taksi online, lanjut Tulus, belum menjamin perlindungan data pribadi konsumen. Dalam term of contract-nya, operatornya bisa saja kemudian membagikan data pribadi konsumen ke mitra bisnisnya, untuk keperluan obyek promosi dan lainnya. “Kementerian Perhubungan dalam revisi Permenhub seharusnya mengatur poin-poin tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, setelah di sana-sini muncul aksi penolakan termasuk menimbulkan aksi bentrok. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi payung hukum taksi online.Terkaitu itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, menyebut ada 11 poin penting dalam revisi.

  1. Meliputi jenis angkutan sewa,
  2. Kapasitas silinder mesin kendaraan,
  3. Batas tarif angkutan sewa khusus,
  4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus,
  5. Kewajiban surat tanda nomor kendaraan berbadan hukum,
  6. Pengujian secara berkala atau KIR,
  7. Pool atau pangkalan,
  8. Bengkel,
  9. Soal pajak,
  10. Akses digital dashboard,
  11. Soal sanksi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan menempuh cara win-win solution, jalan tengah yang tidak merugikan sambil menunggu keputusan yang diberlakukan pusat. Itu disampaikan saat menerima ratusan sopir angkutan kota dan taksi konvensional di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (20/3/2017) malam. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here