Yudi Latif: Kebangkitan Populisme Jangan Sampai Hilangkan Investasi Kultural

0
234

Nusantara.news, Jakarta – Kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia bergerak seperti roket. Kondisi itu menjadi sinyal bahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang dikatakan Yudi Latif, pengamat politik dan budaya dalam diskusi memperingati 17 tahun berdirinya InDemo dan 43 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Balai Kartini Jakarta (15/1/2017) yang bertemakan “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme”.

Kepada Nusantara.News, Yudi sampai berkali-kali mengingatkan ancaman tsunami sosial jika keadaan ini tidak diantisipasi segera oleh pemerintah. Kebangkitan populisme yang menyebar saat ini, bisa menjadi destruktif jika pemerintah salah langkah dalam menangani aneka persoalan di Tanah Air. Apalagi jika dikaitkan dengan dasar ideologi Pancasila yang sebenarnya sudah mengakar jauh sebelum negeri ini diproklamirkan 17 Agustus 1945 dengan slogan Bhineka Tunggal Ika-nya.

Pemikiran itu dilontarkan ketika disinggung mungkinkah Bhineka Tunggal Ika diimplementasikan jika masih ada ketidakadilan seperti kesenjangan kesejahteraan. “Ya agak berat! Betapapun kuatnya (menjaga) keutuhan dan persatuan nasional namun, jika persepsi ketidakadilan itu terus meluas akan menjadi tsunami sosial,” terangnya.

Pemilik gelar PhD, (Sosiologi Politik) dari The Australian National University tersebut juga mengingatkan pemerintah maupun segenap elemen bangsa, jangan sampai dalam upaya memangkas kesenjangan sosial atau memperjuangkan keadilan, justru berdampak buruk bagi keragaman. “Jangan sampai mengorbankan investasi kultural Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang menghargai perbedaan,” paparnya.

“Perbedaan dan hidup berdampingan itu juga investasi sosial yang sangat mahal. Jika itu dikorbankan, negara yang majemuk seperti Indonesia ini bisa bernasib seperti Yugoslavia. Itu kan berat. Jadi harus serempaklah mengantisipasinya dari semua sisi,” tambah Yudi menyikapi pilihan Indonesia menghadapi ketidakadilan yang memicu arus populisme.

Karena itu, Yudi meminta semua pihak termasuk pemerintah mengakui memang ada kesenjangan sosial yang cukup besar di negeri ini. Pengakuan ini bisa menjadi awal munculnya sikap empati bagi sesama warga bangsa. “Pemerintah harus hadir dalam hal ini, termasuk dukungan seluruh elemen bangsa. Tanpa terkecuali pelaku ekonomi. Jangan memonopoli usaha dari hulu ke hilir. Berbagilah!” harap Direktur Reform Institute tersebut usai paparkan materinya yang mengambil tema “Ketahanan Budaya dan Ideologi Indonesia”.

Dasar pemikiran Yudi mengacu pada kultur masyarakat di kawasan Skandinavia. Di sana, demokrasi dalam mengambil keputusan berlandaskan pada konsensus. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah dan mufakat lebih mendapat penekanan atas dasar argumentasi.

Selintas, konsep pemikiran masyarakat negara-negara di kawasan Skandinavia mirip dengan warisan leluhur bangsa Indonesia. Terutama mencari solusi terbaik tanpa harus menindas kelompok lain. Namun demokratisasi yang didengungkan pasca reformasi 1998 justru berdampak pada kian termarjinalkannya mayoritas rakyat. Penguasaan ekonomi bahkan hanya dikuasai segelintir rakyat yang memanfaatkan kedekatan dengan lingkaran rezim pembuat kebijakan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here