Yusril ke Jokowi, Bulan Bintang Kelap-Kelip

0
131
Yusril Ihza Mahendra

Nusantara.news, Jakarta – Kejutan itu datang di bulan November. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli tata negara dan pengacara senior yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), tiba-tiba diberitakan menjadi penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin dalam PIlpres 2019. Yusril akan menjadi benteng bagi pasangan petahana dari berbagai persoalan hukum yang ada.

Perihal kabar ini, Yusril sendiri telah membenarkan. Bahkan, mantan menteri sekretaris negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kritikus paling serius terhadap pemerintah ini, menerima jobs itu secara ‘Probono’ alias gratis. Yusril bersedia menjadi kuasa hukum berkat ajakan dari Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf yaitu Erick Tohir.

“Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi pengacaranya kedua beliau (Jokowi-Ma’ruf) itu,” ujar Yusril pada wartawan, Senin, 5 November 2018.

Dalam perjalanan selama ini, Yusril berada di mana saja, baik itu di kubu PDI Perjuangan ataupun membantu Prabowo Subianto, rival Jokowi di pilpres 2014, hadir di ijtima ulama bersama koalisi partai pendukung Prabowo. Yusril pun tercatat menjadi kuasa hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan rezim Jokowi.

Yusril juga kerap melancarkan kritik keras pemerintah: mulai soal tiga kartu bantuan sosial yang diterbitkan Jokowi, cara Jokowi memberhentikan Kepala Polri saat itu, Jenderal Sutarman yang dinilai tak sesuai Undang-Undang Kepolisian, menggugat perpres pekerja asing, hingga kritik bahwa pemerintah Jokowi amatiran dalam mengelola negara.

Kini, bergabungnya Yusril Ihza Mahendra ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin bagi sebagian orang melengkapi jejak politisi di barisan Prabowo yang balik badan ke kubu Jokowi, seperti TGB Zainul Majdi.

Pun begitu, kesediaan Yursil menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf dalam konteks profesionalitas dia sebagai advokat, tidak ada yang salah. Sebagai advokat, siapa pun yang berperkara berhak mendapatkan pembelaan dan menunjuk pengacara. Dan Yusril sebagai advokat, tak ada larangan untuk menerima klien sesuai kehendaknya: dari orang baik hingga orang jahat sekalipun. Dari segi profesionalitas, Yusril tidak ada hambatan.

Hanya saja, dalam diri Yusril melekat personifikasi lain, yaitu dia dianggap sebagai representasi (nyaris) tunggal dari PBB. Tidak banyak partai yang punya figur personifikasi seperti itu, kecuali PDIP dengan Megawati, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto. Karena itu, dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PBB sekaligus tokoh sentral di partai itu, apa pun aktivitas personal Yusril seringkali dimaknai sebagai bagian dari sikap PBB.

Di titik ini, langkah Yusril menerima tawaran sebagai pengacara Jokowi-Mar’uf sulit dilepaskan dari kepentingan politik. Sak wasangka pun segera beredar prihal motif Yusril tersebut: akibat diabaikan Prabowo dan koalisinya, strategi mendongkrak parliament threshold, bahkan dituding telah menerima uang.

Lepas dari itu, Tim Kampanye Nasional  (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Yusril mundur sebagai kuasa hukum HTI. Sebab, ada nilai-nilai yang saling bertentangan antara Jokowi-Ma’ruf yang pro-Pancasila dengan HTI. Menanggapi permintaan itu, Yusril mengatakan tugasnya sebagai kuasa hukum HTI hampir selesai. Menurutnya, perkara HTI tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung (MA).

Yusril juga menambahkan, seorang pengacara tidak bisa disamakan dengan kliennya. Dia menegaskan, tak bisa begitu saja mundur sebagai kuasa hukum HTI. “Tapi kan advokat itu tidak bisa diidentikkan dengan klien. Misal, contoh saya membela orang PKI, saya tidak bisa diidentikkan bahwa saya PKI juga. Lalu gimana kalau saya membela orang dituduh memperkosa? Nanti saya dituduh memperkosa juga? Jadi tidak bisa begitu,” papar Yusril.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin ialah hak pribadi dan urusan profesional sebagai advokat. Namun, ia mengklaim, Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka’ban berkomunikasi intensif dengannya dan memastikan PBB masih di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itulah, PBB secara keorganisasian, termasuk latar belakangnya, lebih condong dan berdekatan dengan koalisinya.

Lepas dari semua itu,  apakah langkah yang ditempuh Yusril tersebut akan berefek pada nyala terang PBB? Atau sebaliknya, hanya menyisakan kelap-kelip ‘Bulan Bintang’ dan menunggu sinarnya redup?

Manuver Yusril dan Nasib Politik PBB

Sejak awal dia sebenarnya sudah berusaha menunjukan sikap untuk mendukung  Prabowo Subianto. Tetapi kubu oposisi sepertinya tidak menganggap Yusril sebagai faktor yang penting. Ketika PBB mengalami permasalahan dalam proses verifikasi parpol calon Peserta Pemilu, kelompok pendukung Prabowo menurut pengakuan Yusril, mereka ‘cuek-cuek’ saja.

“Kita sudah sering bantu Gerindra, tapi ketika partai kita terpuruk dikerjain KPU, apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati pada kita? Baik Gerindra maupun PKS, PAN yg disebut koalisi keumatan itu, tidak pernah ada,” kata Yusril.

Begitu pula pada saat dilakukan pembahasan mengenai calon pendamping Prabowo, Yusril dan partainya juga seolah dianggap tidak penting. Pendek kata, Yusril merasa PBB tidak diajak bicara, seperti ditinggalkan oleh kubu pasangan nomor urut 02. Padahal massa PBB punya kecenderungan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Tetapi pada sisi yang lain, pilihan Yusril untuk membela pasangan Jokowi-Ma’ruf boleh jadi akan merugikan partai yang dipimpinnya. Hampir dapat dipastikan, mayoritas simpatisan PBB itu adalah pendukung militan Prabowo atau 08. Bahkan tidak sedikit caleg PBB yang berlatar belakang sebagai pengurus atau anggota dari ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) dan HTI yang boleh dibilang alergi terhadap Jokowi.

Ketika sebagai profesional Yusril memilih untuk membela Jokowi, para caleg dan pendukung PBB itu tentu akan kebingungan. Di satu sisi mereka mendukung Prabowo, tetapi di sisi lain ketua umum mereka justru menjadi lawyer Jokowi. Dalam situasi yang demikian, caleg PBB yang mengandalkan dukungan dari pemilih yang pro pada Prabowo, tentu akan kesulitan untuk memperoleh suara di Pemilu legislatif.

Secara elektoral, sikap Yusril tersebut sebenarnya tak akan berpengaruh banyak terhadap limpahan suara yang beralh dari Prabowo ke Jokowi. Sebab, sebagain besar massa dan kader PBB punya akar ideologi dan latar belakang yang tak sejalan dengan watak pemerintahan Jokowi.  Sebaliknya, dengan manuver Yusril itu, kabarnya sejumlah kader PBB akan mengundurkan diri. Bahkan, ada beberapa caleg PBB yang “mengancam” akan membakar atribut kepartaian sebagai bentuk protes.

Yusril saat melantik pengurus wilayah PBB

Senada, kader PBB yang sekaligus Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Hasan Bamukmin menuturkan, keputusan Yusril untuk menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf adalah pengkhianatan. Meski keputusan ini dia ambil atas nama pribadinya. Sikap Yusril, kata dia, membuat marah kader PBB. Hampir sebagian besar calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang merasa ditipu dengan sikap Yusril ini.

“Kami sebagai caleg sangat ditipu dengan janji-janjinya yang diulur-ulur terus dengan pernyataan kontroversialnya. Dan inilah kemunafikan sebenarnya. Dari DPP, DPW, dan DPC sudah kami komunikasi mereka siap menurunkan Yusril demi menyelamatkan partai. Saya sudah disuruh mengundurkan diri oleh  Yusril  saya tolak dan justru saya dan kawan-kawan akan menurunkan Yusril dengan segera,” katanya.

Lalu, bagaimana sesungguhnya sikap resmi PBB secara kepartaian, apakah mendukung Jokowi atau Prabowo di Pilpres 2019? Menurut keterangan, PBB akan menentukan arah dukungannya pada Desember 2018 mendatang. Menarik untuk ditunggu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here