Di Laut Masihkah Kita Jaya? (2)

ZEE Indonesia Belum Dimanfaatkan

0
492

Nusantara.news, Jakarta – Garis pantai yang demikian panjangnya jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini juga masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang juga tidak kalah besarnya.

Industri perikanan dapat diproyeksikan sebagai salah satu lokomotif pembangunan ke-empat industri kelautan lainnya. Artinya apabila industri perikanan berkembang akan dapat menarik pertumbuhan ke-empat industri lainnya. Oleh karenanya, untuk membangun industri kelautan yang tangguh diperlukan industri perikanan yang kuat.

Dengan pemikiran tersebut, sudah sewajarnya apabila pembangunan perikanan menjadi prime mover dalam sektor ini. Lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi, usaha perikanan mampu bertahan, bahkan dapat menyumbangkan penerimaan devisa negara, utamanya usaha perikanan yang menghasilkan komoditas ekspor. Dalam tahun 2000, devisa negara yang disumbangkan melalui usaha perikanan diperkirakan mencapai US$ 1,74 milyar atau naik sekitar 8,38% bila dibandingkan tahun 1999.

Namun, Indonesia yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belumlah bisa memanfaatkan sepenuhnya untuk mengeksploitasikan hasil tangkapan ikannya. Justru ZEE selama ini banyak dimanfaatkan oleh kapal ikan asing yang mencuri ikan di kawasan ZEEI.  Jutaan ton ikan hasil curian dari perairan zona ini dibawa kabur ke luar negeri. Sementara illegal fishing menikmati hasilnya, nelayan kita masih tetap miskin kehidupannya.

Indonesia telah mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahkan tiga tahun sebelumnya Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS 1982. Karena itu, sudah seharusnya jika ZEEI dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Memanfaatkan sumber daya ikan di kawasan ZEE sudah merupakan satu paket di dalamnya suatu hak untuk mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut, baik sumber daya hayati maupun nonhayati. Dalam hal ini, sebenarnya UNCLOS telah memberikan arahan bahwa setiap negara harus menentukan maximum sustainable yield (MSY) dan total allowable catch (TAC). Inilah yang oleh Indonesia disebut potensi lestari dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika TAC tidak habis, muncullah “surplus” atau kelebihan stock.

Tetapi, UNCLOS tidak mengatur mengenai apa yang harus dilakukan negara pantai terhadap sumber daya ikan di laut wilayahnya, tetapi UNCLOS mengatus secara rinci bagaimana pemanfaatan ikan di ZEE harus dilakukan. Pada dasarnya ketentuan UNCLOS di ZEE beranjak dari pemikiran bahwa ikan-ikan di ZEE adalah shared resources sehingga jika satu negara tidak mampu memanfaatkannya, negara lain seharusnya mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya.

Ikan-ikan yang berimigrasi jauh (highly migratory fish stocks) dan bermigrasi dekat (straddling stock) harus diatur secara regional setidaknya antarnegara yang berbatasan. Termasuk juga mamalia dekat dan jenis ikan catadromous dan anadromous yang wilayah jelajahnya mencakup beberapa wilayah negara. ZEE adalah satu daerah yang tidak masuk dalam kategori wilayah negara sehingga negara tidak memiliki kedaulatan di sana. ZEE hanyalah hak untuk memanfaatkan sumber daya yang disebut sebagai hak berdaulat (soverign right).

Untuk semua jenis ikan yang ada di ZEE jika ternyata ada surplus, negara lain berhak meminta akses pemanfaatan dengan berinduk pada ketentuan negara pantai apakah melalui kerjasama antarnegara ataupun dengan sistem perizinan. Dengan demikian, tentu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya jika satu negara tidak memanfaatkan sumber daya hayati ZEE-nya, negara lain termasuk negara tetangga yang tidak memiliki landlocked state dan negara yang secara geografis tidak beruntung/wilayah lautnya sedikit (geographically disadvantaged states) dapat meminta haknya untuk mendapat akses dari negara pantai dengan persyaratan yang ditetapkan negara pantai.

Menurut Melda Kamil Ariadno Guru Besar Hukum Internasional (Hukum Laut) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tidak tepat jika dikatakan bahwa Indonesia yang surplus dalam hal cadangan ikan sehingga wajib memberikan akses kepada kapal ikan asing. Saat ini ZEEI berlimpah sumber daya ikan karena keberhasilan Indonesia mengusir para pencuri tersebut, bukan karena Indonesia tidak mampu memanfaatkannya.

Lalu setelah cadangan ikan kembali melimpah di ZEEI, siapakah yang diharapkan untuk menangkap ikan di sana? Apakah kapal-kapal ikan Indonesia yang murni ada hubungannya dengan Indonesia? Ataukah kapal-kapal ikan asing yang ingin menjadi investor di sektor penangkapan ikan dengan itikad baik yang sering diragukan?

Berbagai pemikiran dari kementerian terkait telah dimunculkan. Akhir-akhir ini mencuat keinginan untuk membuka peluang kepada kapal ikan asing melalui perjanjian bilateral ataupun investasi asing di sektor perikanan khususnya untuk penangkapan ikan di ZEEI di sekitar Laut Natuna (joint venture), yang kemudian menimbulkan perang media antara beberapa kementerian terkait yang pro dan kontrak terhadap masalah ini (Kompas/13/9).

Melda Kamil Ariadno dalam opininya berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI menekankan, Pertama; memang benar negara lain atau kapal ikan asing berhak meminta kesempatan untuk memanfaatkan ZEE jika dalam keadaan surplus. Namun, yang terjadi di ZEEI bukan the real surplus, itu adalah hasil upaya Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembalikan cadangan sumber daya ikan di ZEEI yang selama ini telah dicuri habis-habisan oleh kapal eks ikan asing. Dengan demikian, tidak benar Indonesia surplus di bidang cadangan sumber daya ikan di ZEEI karena ketidakmampuan Indonesia memanfaatkannya. Kedua, UNCLOS juga menyatakan bahwa bagi negara yang sangat ketergantungan pada hasil perikanan, kewajiban memberikan akses kepada kapal ikan asing tidak berlaku.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here