Zona Merah Demokrasi

0
106

ELMER Eric Schattschneider, seorang ilmuwan politik yang pernah memimpin American Political Science Association, menyebutkan partai politik menciptakan demokrasi (political parties created democracy). Dia menyarankan agar partai politik selalu diperkuat kelembagaannya, karena tak bisa dibayangkan sebuah demokrasi modern tanpa partai politik

Sayangnya Schattschneider sudah meninggal 46 tahun lalu. Sekiranya dia masih hidup dan mengetahui kondisi partai politik di Indonesia saat ini, mungkin dia akan menyimpulkan Indonesia berada dalam zona merah demokrasi. Bagaimana tidak. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sudah merosot ke tingkat yang amat rendah.

Merujuk hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dipublikasikann Transparency International Indonesia (TII), DPR dianggap sebagai lembaga paling korup, karena sejumlah anggota DPR terkonfirmasi terlibat korupsi. Apalagi, yang paling hangat belakangan ini, Ketua DPR sendiri sudah ditahan KPK karena disangka sebagai koruptor dalam kasus pengadaan KTP Elektronik.

Banyaknya anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah, yang terlibat tindak pidana korupsi berdampak pada partai politik. Sebab, anggota DPR atau DPRD itu adalah perwakilan partai politik. Partai dianggap publik sebagai tempat pengembangbiakan korupsi, dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap parpol sebagai sarana penyaluran aspirasi menguap bagai embun pagi.

Jika masyarakat tak lagi mempercayai partai politik, pada gilirannya angka partisipasi pemilih dalam pemilu akan melorot pula. Jika jumlah golput ini semakin tinggi, maka proses pembentukan kebijakan negara melalui fungsi legislatif akan sepi dari partisipasi publik secara konstitusional.

Dalam kondisi seperti itulah, demokrasi kita berada dalam zona berbahaya. Sebab, partai tidak mampu lagi memainkan fungsi pokoknya yang digariskan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi itu adalah sebagai organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI  berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu perlu usaha yang lebih serius untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Bukan untuk kepentingan partai itu sendiri, melainkan kepentingan negara demokrasi yang salah satu infrastrukturnya adalah parpol, sehingga Indonesia terentaskan dari zona merah demokrasi.

Dalam konteks itu, menarik mendengarkan gagasan Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi meminta agar KPK dilibatkan dalam proses penentuan calon pengurus di DPP Partai Golkar. Saran Dedi ini tentu dalam kaitan desakan diadakannya munaslub Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto. Dengan melibatkan KPK, menurut Bupati Purwakarta itu, akan diperoleh figur-figur pengurus Partai Golkar yang bersih dari korupsi atau bahkan yang terindikasi korupsi.

Cara seperti ini pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika hendak menunjuk anggota kabinetnya tempo hari. Joko Widodo meminta KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengklarifikasi catatan hukum dan catatan transaksi keuangan calon menterinya.

Gagasan Dedi Mulyadi ini, menurut kita, tepat. Dan sangat layak ditiru oleh semua partai politik dalam menentukan personalia pengurusnya di semua tingkatan. Termasuk juga misalnya dalam menentukan daftar calon anggota legislatif atau calon kepala daerah dari partai bersangkutan.

Jika semua kandidat berhasil disaring berdasarkan catatan hukumnya, terutama menyangkut tindak pidana korupsi, kepemimpinan partai politik akan diisi oleh orang-orang yang  bukan koruptor, atau terindikasi sebagai koruptor. Demikian juga untuk posisi di legislatif atau di pemerintahan.

Di atas kertas, kondisi itu bermanfaat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai, sedikit banyak, bisa dipulihkan. Posisi di legislatif atau eksekutif pun akan relatif terjaga dari kelancungan yang merugikan keuangan negara. Namun itu tentu saja masih di atas kertas. Moralitas seseorang baru bisa dinyatakan bersih kalau sukses melalui ujian kekuasaan. Dalil Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” berlaku mutlak dalam kekuasaan.

Tapi, setidaknya, upaya membersihkan partai politik bisa dilakukan dari sisi ini. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan partai itu sendiri, melainkan demi mengeluarkan Indonesia dari zona merah demokrasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here